Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, MEKKAH - Kementerian Agama masih terus bekeja mengidentifikasi jemaah yang masih belum kembali ke pemondokan, yang diduga menjadi koban jatuhnya crane di Masjidil Haram.
Dalam pertemuan DPR RI dengan PPIH Arab Saudi, perwakilan Amirul Hajj, serta jajaran Kementerian Agama di Kantor Daker Mekkah terungkap bahwa ada perbincangan dalam rapat koordinasi tesebut terkait masih adanya korban yang belum bisa teridentifikasi.
“Satu hal yang jadi perbincangan agak lama itu adalah terkait salah satu jemaah haji kita yang sampai saat ini belum bisa teridentifikasi, berdasarkan informasi yang kami peroleh itu ada dua jenazah yang masih ada di rumah sakit yang diduga orang Indonesia,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay usai melakukan pertemuan di Daker Mekkah, Rabu (16/9/2015).
Dikatakannya proses identifkasi masih terus dilakukan, saat ini pihak Rumah Sakit Arab Saudi sudah mengambil sampel DNA dari keluarganya untuk dicocokan dengan sampel DNA dua jenazah yang belum dikenali.
“Kebetulan keluarganya ada yang ikut haji jadi agak memudahkan untuk ambil DNA,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut DPR RI pun berharap bila proses idenifikasi secepatnya bisa dilakukan supaya keluarga jemaah di tanah air bisa tenang.
DPR pun mengingatkan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna memberikan kepastian terkait kabar adanya santunan dari pemerintah Arab Saudi terhadap korban meninggal dunia dan korban luka yang mengakibatkan cacat fisik.
“Bagaimana pun juga kita melihat kecelakaan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Saudi dalam hal ini otoritas Masjidil Haram,” ungkapnya.
Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, kabar santunan Pemerintah Arab Saudi seperti 1 juta riyal bagi korban jatuhnya crane, baik meninggal atau cacat fisik seumur hidup, serta memprioritaskan dua keluarganya untuk berhaji, baru sebatas informasi yang dimuat di media lokal Arab Saudi.
Namun pemberitahuan secara resmi kepada pemerintah Indonesia belum ada sama sekali.
“Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerima kabar resmi atau permintaan resmi dari Pemeritah Saudi terkait dengan hal tersebut," ujar Lukman.
"Makanya pemerintah Indonesia amat sangat mengharapkan dalam waktu sesegera mungkin bisa direalisasikan sehingga ada kepastian baik para keluarga korban untuk bisa menerima santunan sebagaimana yang diberitakan di social media dan media on line yang sudah sedemikian rupa,” ungkapnya. (*)