Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya diplomasi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam meredam krisis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, disorot dunia internasional.
Beberapa media asing turut memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting seperti National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
Langkah Menlu tersebut atas instruksi Presiden Joko Widodo.
Kantor berita Inggris, Reuters, memberitakan upaya diplomasi Indonesia tersebut.
Pada Minggu (3/9/2017), Reuters memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar dengan judul Indonesia Envoy to Urge Myanmar to Halt Vilonce Against Rohingya Muslims.
Pemberitaan yang sama juga muncul dari media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera.
Pada tanggal yang sama, Al Jazeera memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.
Sedangkan media Singapura, Channel News Asia pada Senin (4/9/2017), memberi judul Indonesian Minister to Meet Suu Kyi Amid Protest over Rohingya terkait pertemuan Retno dan Suu Kyi serta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar.
Al Jazeera juga memberitakan kelanjutan rangkaian diplomasi Indonesia melalui Menlu Retno yang kini tengah bertolak ke Dhaka, Bangladesh.
Kedatangan Retno ke Bangladesh bertujuan melobi pemerintah Bangladesh agar bersedia membantu melindungi pengungsi Rohingya yang mengungsi ke sana.
Sementara itu, Retno telah menyampaikan beberapa poin penting kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang masih berlangsung.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State.
Disampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.
Selain itu, Retno juga memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi. Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.
Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.
“Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yanh dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” lanjut Retno.
Penulis: Rakhmat Nur Hakim
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul; Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional