Presiden Filipina Perintahkan Polisi Tembak Mati Anaknya Jika Terlibat Narkoba

TRIBUNNEWS.COM, FILIPINA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan akan memerintahkan putranya dibunuh jika tuduhan dia terlibat perdagangan narkoba terbukti.

"Saya perintahkan kamu dibunuh jika kamu ditangkap. Dan saya akan melindungi polisi yang membunuh kamu, jika (tuduhan) ini benar," kata Duterte kepada wartawan, menirukan apa yang dia katakan kepada putranya, Paolo.

Pada awal bulan ini, Paolo Duterte dihadirkan dalam sidang Senat Filipina.

Saat itu dia membantah terlibat dalam operasi penyelundupan narkoba bernilai jutaan dollar seraya menegaskan tuduhan atasnya tidak beralasan dan menolak menjawab pertanyaan.

Baca: Presiden Filipina Perintahkan Tembak Mati Bandar Narkoba, Justru Anaknya Terlibat Bisnis Narkoba?

Menantu presiden, Manases Carpio, juga hadir di sidang untuk membantah terlibat dalam pengiriman narkoba dari Cina ke Manila, yang nilainya diperkirakan mencapai US$125 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

Sejak berkuasa pertengahan tahun lalu, Presiden Duterte melancarkan operasi besar-besaran untuk melawan narkoba di Filipina dengan mengizinkan aparat keamanan menembak mati para pengedar narkoba.

Sejauh ini polisi sudah menewaskan sekitar 3.800 terduga pengedar narkoba sementara ribuan lainnya tewas tidak jelas.

Duterte berjanji untuk mengundurkan diri jika ada anggota keluarganya yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Demonstrasi anti dan pro Duterte

Kebijakan 'tembak di tempat' bagi pengedar narkoba dan ancaman untuk memberlakukan kembali undang-undang darurat perang yang dilontarkan Duterte memicu demonstrasi di luar istana kepresidenan.

Para demonstran mengusung poster bertuliskan 'Stop Pembunuhan' dan 'Katakan tidak untuk UU Darurat Perang'. Mereka juga membakar sebuah lukisan potret Duterte.

Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo—seorang politisi liberal yang tidak turut berkampanye bersama
Duterte—menyeru kepada warga Filipina untuk mengingat masa penindasan pada era kekuasaan Ferdinand Marcos. Mantan presiden Filipina itu dikenal sebagai sosok yang pernah memberlakukan UU Darurat Perang.

"Jika kita tidak mengingat masa lalu, kita akan mengulanginya," katanya.