Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, RAMALLAH - Wakil Presiden AS Mike Pence dikatakan akan ditolak kedatangannya ke Palestina dalam kunjungannya di bulan ini.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan Pence tidak akan diterima di wilayah teritorial Palestina terkait kunjungannya.
Pence memang dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke Israel pada Desember ini dan rencananya juga akan mengunjungi sebuah kota Palestina, Betlehem.
Seorang pejabat di Gedung Putih, Jumat (8/12/2017), mengatakan bahwa dalam kunjungannya itu, Pence bermaksud untuk menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Kami tidak akan menerimanya masuk di wilayah teritorial Palestina," ucap pejabat tersebut, Jibril Rajoub, Kamis (7/12/2017).
Penolakan tersebut terkait dengan kekecewaan rakyat Palestina dan mayoritas komunitas dunia terhadap pernyataan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Baca: PM Israel: Saya Bilang pada Trump, Sahabatku, Anda Mencetak Sejarah
Kepala perwakilan negosiasi untuk Palestina, Saeb Erekat, juga menyebut bahwa pihak Palestina tidak akan melakukan dialog apapun dengan AS sampai keputusan soal Yerusalem itu diubah.
Menurut Erekat, Pemerintah Palestina akan melakukan apapun untuk menanggapi pernyataan AS tersebut.
Sedangkan, pejabat Gedung Putih menekankan, akan menjadi kontraproduktif jika Pemerintah Palestina menolak atau membatalkan pertemuan dengan Pence.
Presiden AS Donald Trump akhirnya resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Washington, Rabu (6/12/2017) waktu setempat.
Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Menurut Trump, dirinya hanya menepati apa yang sudah dijanjikannya semasa kampanye pencalonan presiden pada 2016.
Trump menyebut, pengakuan tersebut menjadi penanda atas dimulainya pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina.
Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa dengan pengakuan itu, dirinya tidak bermaksud untuk menentukan bahwa seluruh wilayah Yerusalem itu secara resmi akan menjadi wilayah Israel.
"Kami tidak bermaksud untuk menjadi penentu status wilayah tersebut dan hal-hal lain terkait itu, termasuk soal batas wilayah spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem,"katanya. (Aljazeera)