Baca tanpa iklan
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Iran pada akhir tahun yang baru berlalu untuk menyuarakan sikap menentang pemerintah, aksi sejenis terbesar sejak 2009.
Aksi berawal dari kota Mashhad, di Iran timur laut pada Kamis 28 Desember 2017, namun dengan cepat menyebar ke kota-kota lain di seluruh penjuru negeri.
Pada 3 Januari 2018 kepala badan keamanan Garda Revolusi menegaskan bahwa aksi protes 'telah berhasil ditumpas' tapi mengapa sebenarnya orang-orang menggelar demonstrasi?
Untuk memahami masalah, ada baiknya memahami sistem pemerintahan di Iran dan rangkaian kejadian yang memicu aksi protes tersebut.
Bagaimana Iran diperintah?
Iran menerapkan yang disebut sebagai teokrasi atau sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para pemimpin agama.
Nama resmi negara ini adalah Republik Islam Iran dan sesuai namanya, negara dijalankan oleh para pemimpin agama berdasarkan hukum Islam.
Sistem ini diadopsi sejak 1979 setelah Revolusi Islam yang menumbangkan raja atau lebih dikenal dengan Shah. Sejak 1979 itu pula Iran dipimpi oleh pemimpin tertinggi atau pemimpin agung.
Pada 1979 posisi ini dijabat oleh Ayatullah Khomeini, yang merupakan orang yang paling berkuasa di Iran dan memegang keputusan akhir untuk setiap masalah.
- Iran dilanda demo 'antipemerintah': Aksi kekerasan mulai terjadi
- Iran melarang pelajaran bahasa Inggris di SD
- Apa yang melatarbelakangi perselisihan Arab Saudi dan Iran?
Ia memimpin angkatan bersenjata, badan-badan keamanan dan juga lembaga intelijen. Khomeini juga menetapkan orang-orang yang duduk di lembaga pengadilan, media dan enam dari 12 anggota Dewan Pengawal, organisasi penting yang mengawasi parlemen.
Pemimpin tertinggi dipilih oleh sebuah Dewan Pakar.
Iran juga memiliki presiden -yang dipilih langsung oleh rakyat- yang merupakan tokoh paling berkuasa nomor dua.
Apa yang terjadi kemudian?
Ketika Khomeini meninggal dunia pada 1989, presiden Iran ketika itu, Ayatollah Ali Khamenei, diangkat menjadi pemimpin tertinggi hingga saat ini karena merupakan jabatan seumur hidup.
Posisi presiden -orang terkuat kedua- sekarang diisi oleh Hassan Rouhani, yang berkuasa sejak 2013.
Sejak terpilh sebagai presiden, Rouhani ingin meningkatkan perekonomian dan memperbaiki hubungan dengan dunia internasional. Janji ini membuat dirinya mendapat dukungan besar dari rakyat dan membuatnya terpilih kembali pada Mei 2017.
Namun situasi di Iran tidak sepenuhnya kondusif sejak revolusi pada 1979.
Pada 2005, Mahmoud Ahmadinejad menang pemilihan presiden dan kembali terpilih pada 2009 namun banyak yang tidak setuju dengan hasil pemilu itu dan curiga pemungutan suara dicurangi.
Maka kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan hasil pemilu menggelar gerakan perlawanan yang disebut Gerakan Hijau, yang diikuti oleh jutaan orang untuk mendesak agar pemilihan umum diulang.
Aksi ini menjadi yang terbesar di Iran sejak revolusi pada 1979 dan beberapa di antaranya diwarnai kerusuhan.
Meski ditentang secara luas, pemimpin tertinggi Ali Khamenei menegaskan bahwa hasil pemilu sah dan kemudian Ahmadinejad diambil sumpah sebagai presiden untuk masa jabatan kedua pada Agustus 2009.
Pemilihan presiden 2013 dimenangkan oleh Hassan Rouhani yang didukung lebih dari separuh pemilih, yang berharap ia bisa menerapkan reformasi dan perubahan mendasar di Iran.
Mengapa Iran perlu perubahan?
Salah satu hal penting dalam masa kepresidenan Rouhani terjadi pada 2015 ketika dia menyepakati perjanjian penting dengan sejumlah negara.
Saat ini Iran tak berhubungan baik dengan negara-negara berpengaruh karena program nuklir yang dijalankan pemerintah di Teheran. Negara-negara besar curiga program nuklir ini untuk kepentingan militer, sementara Iran menegaskan program ini untuk kepentingan damai.
Akibatnya, PBB, Amerika Serikat dan beberapa negara lain menerapkan sanksi atau pembatasan yang pada tataran praktis ditujukan untuk merusak perekonomian Iran.
- Serangan ganda di Teheran 'kejutkan' masyarakat di Iran
- Iran batasi Telegram dan Instagram setelah aksi unjuk rasa
- Presiden Rouhani:
Iran misalnya dilarang menjual minyak dan gas alam ke sejumlah negara yang sangat berdampak karena Iran sangat tergantung dengan penerimaan dari sektor minyak dan gas.
Akibat larangan ini maka Iran kehilangan pemasukan senilai £110 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun dari penjualan minyak pada periode 2012 hingga 2016.
Hilangnya penerimaan dari minyak membuat perekonomian Iran terpuruk: harga pangan dan bahan bakar menjadi sangat mahal bagi warga kebanyakan.
Ketika Rouhani berkuasa, ia berjanji untuk mengatasinya.
Pada 2015 ia meneken perjanjian dengan enam negara besar (AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman) yang intinya memperlonggar sanksi dengan imbalan Iran harus mengurangi secara besar-besaran program nuklir mereka.
Perjanjian ini diharapkan bisa membantu Iran bangkit.
Apa yang terjadi sekarang?
Protes pecah pada akhir Desember lalu karena orang-orang frustrasi karena harga pangan mahal, standar kehidupan tidak membaik, dan banyak orang menganggur.
Mereka juga frustrasi karena merasa negara tidak dijalankan dengan semestinya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Aksi protes besar-besaran menarik perhatian masyarakat internasional.
Amerika, Israel, dan Arab Saudi menyatakan mendukung aksi protes antipemerintah tersebut.
Di media sosial, Presiden Donald Trump mengatakan dirinya menghargai sikap para pemrotes dan mengecam pemerintah Iran. Ia juga menentang kesepakatan tentang program nuklir antara Iran dan pendahulunya, Presiden Barack Obama.
Merespons pernyataan ini, pemerintah Iran mengatakan sebaiknya Trump fokus ke urusan dalam negeri Amerika saja.
Uni Eropa mendesak pemerintah Iran menghormati hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan menambahkan mereka mengikuti perkembangan di Iran dengan saksama.
Sulit untuk memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya di negara yang mengendalikan dengan ketat media maupun arus informasi, namun jelas ini adalah tantangan serius bagi penguasa di Iran.