Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kebobolan orang yang mengaku sebagai Penasehat PM Jepang bernama Keiichi Kimura yang diterima Ketua DPR Bambang Soesatyo tanggal 26 April 2018 lalu.
"Kami sangat prihatin DPR bisa dengan mudah menerima orang yang mengaku Penasehat PM Jepang tersebut padahal tidak ada Penasehat PM Jepang yang resmi bernama Keiichi Kimura bidang pariwisata sekali pun," papar sumber Tribunnews.com Senin ini (8/5/2018).
Oleh karena itu sumber tersebut sangat berharap bukan hanya para anggota DPR atau lembaga tinggi negara lain, juga pejabat pemerintahan lain baik di Pusat maupun di Daerah kalau bertemu seorang Jepang mengaku-aku apalagi membawa nama pemerintahan seperti Penasehat PM Jepang, kiranya dapat dikonfirmasi dulu dengan pemerintah Jepang lewat antara lain Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta, jelas sumber itu lagi lebih lanjut.
Tribunnews.com telah menelusuri orang Jepang bernama Kimura tersebut baik ke kantor PM Jepang, ke kementerian luar negeri Jepang maupun ke kementerian pariwisata Jepang serta kedutaan besar Jepang di Jakarta, tidak ada yang tahu orang tersebut.
Bahkan melihat kartu nama Kimura sebagai Chairman Japan Tourism Research Association, pihak kementerian pariwisata tidak mengetahui asosiasi tersebut dan sama sekali tak mengenalnya.
Email Kimura pun, melihat situs domain emailnya itu, ada halaman situs yang terkait soal Kasino di mana sampai saat ini kasini ditentang pemerintah Jepang, belum ada lagi pembahasan soal kasino di Jepang, bahkan PM Jepang Shinzo Abe kini mulai sangat berhati-hati berbicara soal kasino.
"Kementerian pariwisata tak kenal, tak tahu dan tak ada kaitan dengan asosiasi demikian. Kita punya asosiasi sendiri yang diakui pemerintah Jepang dan orang tersebut sama sekali tidak kita kenal, pertama kali kami tahu nama ini," papar sumber Tribunnews.com di kementerian pariwisata Jepang.
Demikian pula sumber Tribunnews.com di kementerian luar negeri Jepang juga sama sekali tidak kenal dan tak pernah mendengar nama tersebut.
"Kalau Penasehat PM Jepang yang resmi kita pasti tahu semua dan kenal dengan mereka, apalagi dengan kaitan Indonesia pasti tak ada masalah karena kita kenal semua. Tapi nama ini baru pertama kali kami ketahui," papar sumber di kementerian luar negeri Jepang.
Sangat diharapkan semua pejabat Indonesia kalau bertemu dengan orang Jepang mungkin bisa mengontak dulu kedutaan besar Jepang menanyakan kebenaran informasi yang ada apabila sudah mengaitkan soal pemerintah Jepang, karena ini bukan masalah kecil bagi Jepang," tambah sumber Tribunnews.com itu lebih lanjut.