Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MYANMAR-Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu State Councillor Myanmar Ms. Aung San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, Jumaat (25/5 /2018) lalu.
Bersama sejumlah tokoh agama dunia Din Syamsuddin diterima Aung San Suu Kyi di kantornya, dan berdialog secara terbuka. Pada kesempatan itu, Din yang tak lain Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyampaikan perkembangan di Myanmar.
Terutama di Provinsi Rakhine yang menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia yang perlu diatasi secara tepat.
Menurut Din, tiada lain jalan mengembangkan koeksistensi damai dan dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat. Din Syamsuddin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga meminta ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yang kebetulan beragama Islam.
Baca: Makan Sahur Pake Nasi Garam, Nenek Hani: Ayah-Ibu Tewas Kecelakaan Saat Alif Usia 11 Bulan
Aung San Suu Kyi, yang menjabat sebagai State Councillor atau setingkat Perdana Menteri memastikan, Myanmar mengamalkan demokrasi dan oleh karena itu sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar, ungkap Su Ki akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
Sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa, Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India, dan Rev.
Koichi Sugino, Wk Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York, serta Din Syamsuddin, President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP, bersama para tokoh lintas agama Myanmar menemui Aung San Suu Kyi utk menyampaikan Surat Para tokoh Agama Dunia untuk bangsa Myanmar.
Surat yang dihasilkan dari Konsultasi tingkat tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon mengandung pesan dan ajakan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dengan semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi.
State Concillor Aung San Su Ki menerima dengan senang hati surat tersebut, termasuk usulan delegasi adanya Konperensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018 yang akan datang. Konperensi tersebut diharapkan menjadi tonggal penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan.