Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Kontan, Agung Jatmiko
TRIBUNNEWS.COM, KOLOMBO - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar 2 miliar yuan atau setara dengan US$ 295 juta.
Tawaran hibah ini merupakan langkah Beijing dalam memperluas pengaruhnya di Sri Lanka.
Tawaran hibah ini diumumkan oleh Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, yang dikenal sebagai sosok yang mendukung program belt and road dari China.
Dalam upacara peresmian rumah sakit ginjal di Polonnaruwa, Sirisena mengumumkan bahwa China menawarkan hadiah yang ia sebut sangat luar biasa.
“China telah menawarkan 2 miliar yuan untuk digunakan dalam proyek apa pun yang saya inginkan. Saya akan menyerahkan proposal kepada duta besar China untuk membangun rumah di semua pemilih di negara ini,” ujar Sirisena, dilansir dari Reuters, Minggu (22/7/2018).
Namun, tawaran hibah ini hadir di saat yang boleh dibilang tidak tepat.
Sebuah perusahaan China sedang menghadapi kritik keras karena diduga membiayai kampanye pemilihan terakhir mantan Presiden Mahinda Rajapaksa.
Bulan lalu, New York Times melaporkan bahwa China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) memberikan dana US$ 7,6 juta untuk kampanye Rajapaksa, yang secara mengejutkan kalah dan digantikan oleh Sirisena awal 2015 lalu.
Baik Rajapaksa, Kedutaan Besar China di Colombo dan CHEC membantah tuduhan itu.
Tapi pemerintah koalisi Sirisena mengadakan debat parlemen pada Kamis (19/7/2018) mengenai laporan itu dan menyerukan penyelidikan atas dugaan pendanaan ini.
Baca: Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk Maskapai Penerbangan Berbiaya Murah
Sirisena pada awal masa jabatannya menangguhkan sebagian besar proyek infrastruktur yang didukung Cina dimulai di bawah Rajapaksa karena dugaan korupsi, terlalu mahal dan karena melanggar prosedur pemerintah.
Baca: Manajemen Kereta Commuterline Upgrade Sistem Perangkat Tiket Penumpang
Tapi lebih dari setahun kemudian, pemerintah Sirisena mengizinkan kelanjutan proyek-proyek China setelah beberapa perubahan.
China adalah salah satu negara pertama yang masuk untuk membantu rekonstruksi Sri Lanka setelah perang sipil 26 tahun berakhir pada 2009.
Banyak proyek di Sri Lanka yang didukung oleh pinjaman dari pemerintah China dan diprakarsai Pemerintah Rajapaksa, telah menghadapi pertentangan di tengah kekhawatiran yang diangkat oleh Amerika Serikat (AS), India dan Jepang bahwa China mungkin menggunakan Sri Lanka sebagai pangkalan militer.