Baca tanpa iklan
Apa yang terjadi di wilayah Kashmir-India?
Pembatasan telekomunikasi dan akses media di Kashmir-India, serta diterapkannya jam malam, sudah diberlakukan di tengah kekhawatiran keputusan pemerintah India mencabut status otonomi itu dapat memicu protes berskala besar oleh kelompok masyarakat yang tidak senang dengan keputusan tersebut.
Wartawan BBC Aamir Peerzada di Srinagar, yang berhasil mengakses ke masyarakat setempat dengan sambungan telepon yang terbatas, mengatakan ada kemarahan yang nyata di antara warga yang diajak bicara.
Terjadi aksi protes yang diwarnai aksi lempar batu serta penahanan terhadap pemimpin setempat. Masyarakat Kashmir di bagian lain negara itu mengatakan mereka tidak dapat menghubungi keluarganya.
Puluhan ribu pasukan tambahan dikerahkan menjelang pengumuman pemerintah India pada Senin.
Apa makna dari status istimewa?
Ketetapan khusus dalam Pasal 370 Konstitusi India memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir. Langkah itu melindungi ciri khas demografi wilayah.
Mantan wartawan BBC yang bertugas di India, Andrew Whitehead, mengatakan pemerintah India di bawah komando BJP kini telah "secara sepihak mencabut dispensasi khusus'.
Ketetapan lain yang terkait dengan Pasal 370 - 35A - memberikan hak istimewa kepada penduduk tetap, termasuk tunjangan pekerjaan.
Tetapi keistimewaan yang paling berarti adalah bahwa hanya mereka yang berhak membeli dan memiliki tanah di negara bagian itu. Ketentuan berlaku bagi seluruh wilayah Kashmir yang dikuasai India, termasuk Jammu dan Ladakh.
Semua itu sekarang dipastikan akan berubah sehingga memicu ketakutan akan terjadinya perubahan demografi di lembah Kashmir.
"Ini merupakan perubahan paling besar terkait dengan status konstitusional Kashmir sejak tahun 1950-an," jelas Andrew Whitehead.
Karena wilayah Kashmir yang dikuasai India merupakan satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim, banyak warga Kashmir telah lama curiga bahwa kelompok-kelompok nasionalis Hindu mendorong umat Hindu untuk berpindah ke Negara Bagian Jammu dan Kashmir.
Menurut mereka, pencabutan Pasal 370 adalah buktinya.
Hal itu tidak dapat diterima oleh warga Kashmir mengingat hubungannya yang tidak mulus dengan pemerintah India.