Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah semua penumpang kapal pesiar Diamond Princess diturunkan sejak beberapa hari ini, kini tersisa para kru (ABK) kapal yang masih berada di kapal pesiar itu.
Dengan korban sekitar 700 terinfeksi virus corona termasuk para kru, sidang parlemen Jepang, Rabu (26/2/2020), mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap mereka?
"Secara hukum internasional dan kontrak, yang bertanggungjawab adalah Inggris karena terdaftar kapal tersebut dengan markas besar di Inggris," kata Menteri Kesehatan Jepang, Katsunobu Kato, Rabu (26/2/2020).
Kapal Diamond Princess dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat (AS), tetapi kapal tersebut terdaftar dengan markas di Southampton Inggris.
"Dengan demikian sebenarnya secara hukum ada tiga negara yang bertanggungjawab atas kapal tersebut yaitu Jepang, AS dan Inggris," kata dosen maritim internasional, Shigeki Sakamoto dari Universitas Doshisha Tokyo.
Menurut Sakamoto yang menguasai peraturan maritim internasional, kalau melihat posisi tanggung jawab ketiga negara tersebut, dalam mencari siapa yang bertanggung jawab atas kapal tersebut, secara peraturan internasional tidak ada.
"Namun Jepang sudah benar dan punya hak bertindak karena harus menghentikan penyebaran wabah virus Corona tersebut agar tak meluas di Jepang," tambahnya.
Baca: Cara Lapor SPT Tahunan di OnlinePajak: Akses online-pajak.com dan Lapor sebelum 31 Maret 2020
Baca: Lihat Tersangka Susur Sungai yang Digunduli & Jalan Tanpa Alas, para Guru Protes & Singgung Koruptor
Kini ada penumpang yang telah turun dari kapal dan kembali ke masyarakat setelah sembuh sedang mencari tahu untuk melakukan tuntutan kepada yang bertanggungjawab atas karantina yang dialaminya selama dua minggu di atas kapal.
Kalangan oposisi Jepang, menganggap dirinya sebagai suara rakyat, mempertanyakan hal tersebut, siapa yang bertanggungjawab atas korban kapal Diamond Princess saat sidang parlemen, Rabu (26/2/2020).
Penanggunahan Pelaksanaan Umrah
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman penangguhan pelaksanaan umrah di Mekah serta kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah untuk sementara waktu.
Pengumuman tersebut diterbitkan untuk mencegah penyebaran wabah corona virus atau COVID-19 yang belakangan meluas hingga ke Timur Tengah dan untuk mencegah wabah masuk ke wilayah kerajaan.
Lewat cuitan Kementerian luar negeri (Kemlu) Arab Saudi berbahasa Inggis, Rabu (26/2/2020), di twitter diterangkan visa turis dari negara dimana COVID-19 tengah merebak, sementara waktu ditangguhkan.