TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia sementara, Mahathir Mohamad mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan para pemimpin Pakatan Harapan (PH) pagi ini, dan percaya ia memiliki jumlah suara yang cukup di Dewan Rakyat untuk membentuk permerintahan baru.
Seperti yang dilansir kantor berita Bernama, surat pernyataan keluar pagi ini yang mengungkapkan bahwa Mahathir Mohamad merupakan kandidat prospektif untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8.
Pernyataan serupa juga dirilis oleh Pakatan Harapan tak lama setelahnya.
Pakatan Harapan menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Mahathir sebagai kandidat perdana menteri.
Baca: [POPULER] Pemilihan Perdana Menteri Baru Malaysia Digelar 2 Maret, Akankah Mahathir Mohamad Kembali?
Mahathir mengatakan keputusan itu akan disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Selain menyampaikan dukungannya pada Mahathir, Pakatan Harapan juga menyinggung pihak oposisi yang mencoba melakukan gerakan berupa "pemerintahan di belakang pintu," terutama yang melibatkan kleptokrat dan pengkhianat.
"Itu hanya akan merusak semua upaya reformasi yang telah dilakukan sejauh ini," ucap Pakatan Harapan.
Dalam pernyataannya, PH berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan akan terus memperjuangkan manifesto pemerintah di mana PH adalah anggota koalisi, yang telah diberi mandat yang jelas dalam Pemilihan Umum ke-14 (GE14).
Sementara itu, dalam pernyataan yang sama, Mahathir juga mengklarifikasi laporan kemarin yang menyimpulkan bahwa ia mendukung pencalonan presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kandidat perdana menteri.
Mahathir menegaskan kembali pendiriannya bahwa ia menentang segala bentuk kerjasama dengan individu-individu yang diketahui korup dan merupakan bagian dari administrasi kleptokratis yang telah dihilangkan oleh pemerintah PH.
Baca: Mahathir Mohamad Dikabarkan Lolos dari Lubang Jarum dan Bisa Kembali Menjadi PM Malaysia
“Sebagai prinsip saya telah menyampaikan ini kepada Anggota Parlemen Bersatu (MP) selama pertemuan kemarin."
"Sebenarnya, saya meninggalkan pertemuan lebih awal agar anggota parlemen Bersatu dapat berdebat dengan lebih bebas untuk memilih siapa pun yang mereka rasa cocok untuk jabatan perdana menteri," uacap Mahathir.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Deklarasi Wajib untuk mendukung individu mana pun.
Kemarin (28/2/2020), berakhirnya kebuntuan politik sudah terlihat untuk sementara waktu.
Para pemimpin Bersatu yang bertemu dengan Mahathir mengklaim bahwa Mahathir mendukung Muhyiddin sebagai kandidat partai untuk jabatan perdana menteri.
Sesegera setelah itu, Muafakat Nasional terdiri dari UMNO, PAS, MCA, MIC bersama dengan kelompok pecahan dari PKR memberikan dukungan mereka untuk Muhyiddin, memberikan keunggulan atas Pakatan Harapan (PH) dan Seri Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim Mengklaim Mendapatkan Dukungan yang Cukup
Juga diberitakan oleh Bernama kemarin (28/2/2020), presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim mengklaim bahwa dirinya memiliki jumlah yang cukup untuk menyalakan kembali pemerintahan Pakatan Harapan.
Dalam pernyataan yang diunggah ke akun Twitter @anwaribrahim, Anwar Ibrahim menyebut bahwa anggota parlemen yang berjanji mendukungnya telah melakukannya sebagai individu.
Ia merujuk pada wawancara satu-satu dengan Raja untuk mencari tahu siapa yang mereka sukai sebagai perdana menteri.
"Saya tahu pasti bahwa beberapa anggota parlemen di 'sisi lain' tidak senang bahwa pemimpin partai mereka telah mencuri suara mereka," katanya.
Anwar kemudian menutup postingannya dengan: "Mari kita lihat proses demokrasi ini. Insyaallah."
Namun, pagi ini, 29 Februari 2020, Anwar Ibrahim mengunggah surat keputusan Pakatan Harapan yang ternyata memberikan dukungannya pada Mahathir Mohamad.
Sejarah Hubungan Politik Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, Dulu Pernah Bersatu Sekarang Tak Tentu
Mahathir Mohamad telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 24 Februari 2020.
Namun di hari yang sama, Raja Malaysia juga menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri yang baru dipilih.
Selain mundur sebagai perdana menteri, Mahathir juga mengundurkan diri dari partainya, PPBM atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia).
Sejarah mundurnya Mahathir kemungkinan besar berkaitan dengan peristiwa politik tahun 1998 lalu.
Seperti yang dilansir Mashable SE Asia, Mahathir menjabat sebagai perdana menteri untuk yang pertama kalinya.
Kala itu, Anwar Ibrahim adalah wakil Mahathir sebelum Anwar dipenjara karena kasus sodomi.
Mahathir kemudian turun jabatan pada tahun 2003, satu tahun sebelum Anwar dibebaskan dari penjara.
Antara tahun 2004 hingga 2018, banyak hal terjadi.
Najib Razak menjadi perdana menteri dan Anwar memimpin koalisi oposisi bersatu.
Mahathir dan Anwar kemudian bersatu lagi untuk mengalahkan Najib tahun 2018, di mana usaha mereka berhasil.
Sebagai balasan, Anwar dibebaskan dari penjara (Anwar dipenjara untuk yang kedua kalinya saat masa pemerintahan Najib).
Anwar pun dijanjikan akan dijadikan penerus Mahathir sebagai perdana menteri nantinya.
Mahathir berjanji pada Anwar akan menyerahkan jabatannya pada Anwar setelah ia menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun.
Mengapa Mahathir Mengundurkan Diri?
Mahathir sempat berniat melepaskan jabatan sebagai perdana menteri per November 2020 setelah banyak tekanan agar ia menepati janjinya menurunkan jabatan pada Anwar.
Dilansir Straits Times, pada Desember 2019, Mahathir pernah berkata:
"Saya berjanji untuk menyerahkan (jabatan PM kepada Anwar) dan saya akan melakukannya."
"Jika orang-orang tidak menginginkannya, itu urusan mereka. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk menepati janji, terlepas dari tuduhan apa pun."
"Saya akan menepati janji saya, saya akan menepati janji saya."
Meskipun saat ini tidak jelas apa yang menyebabkan Mahathir berubah pikiran, namun ada peristiwa yang menyebabkan keputusannya berubah.
Pada 21 Februari 2020, koalisi yang berkuasa di Malaysia, Pakatan Harapan mengadakan rapat dewan presiden di mana ada pembahasan tentang penggulingan jabatan Mahathir.
Tanpa tanggal transisi yang ditentukan untuk kepemimpinan, Pakatan Harapan sepakat untuk mengizinkan Mahathir tetap sebagai perdana menteri sampai November.
Namun, selama akhir pekan, ada kesibukan pertemuan antara politisi dari kedua belah pihak termasuk dari PPBM, partai komponen Pakatan Harapan, dan beberapa orang dari PKR, partai Anwar.
Nampaknya ada pembicaraan tentang koalisi baru yang dibentuk antara beberapa partai oposisi (Barisan Nasional) dan PPBM.
Pakatan Harapan Pecah Kongsi
Pada 24 Februari 2020, beberapa jam setelah Mahathir mengumumkan keputusannya untuk berhenti, partai PPBM (Bersatu) juga mundur dari koalisi Pakatan Harapan.
Melalui sebuah posting Facebook, presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin mengatakan partai telah memutuskan untuk keluar dari koalisi.
Keputusan itu diambil dalam pertemuan darurat yang diadakan pada 23 Februari malam.
"Semua anggota PPBM telah keluar dari Pakatan Harapan. Mereka telah menandatangani deklarasi berdasarkan undang-undang untuk menyatakan dukungan mereka kepada Mahathir sebagai perdana menteri Malaysia."
Di sisi lain, Menteri Urusan Ekonomi Azmin Ali dan Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah Zuraida Kamaruddin, telah dipecat dari PKR.
Azmin adalah wakil dari Anwar di partai tersebut.
Meskipun tidak secara spesifik menyebut Azmin, Anwar telah mengungkapkan bahwa beberapa orang di dalam dan di luar partainya telah berusaha untuk membentuk koalisi baru, sedangkan Mahathir tidak terlibat.
“Itu bukan dia (Mahathir), namanya digunakan oleh orang-orang di dalam dan di luar partai saya. Dan dia menekankan apa yang ia katakan sebelumnya, dia tidak mungkin terlibat di dalamnya. Dia jelas, tidak mungkin akan bekerja dengan mereka yang terkait dengan rezim masa lalu," kata Anwar.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)