Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Media asing menyoroti rancangan stimulasi perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona.
Al Jazeera memberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia telah menyiapkan prosedurnya untuk mencegah krisis keuangan di tengah pandemi corona, mengingat nilai tukar rupiah berada di titik terendah tahun ini.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, protokol untuk membantu bank yang jatuh telah ditingkatkan, Rabu (1/3/2020).
Langkah tersebut diambil pemerintah Indonesia untuk memungkinkan tanggapan awal semua otoritas keuangan sebagai bagian dari peraturan darurat yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (31/3/2020).
Baca: Imbas Corona, Rupiah Melemah Rp 16.450 per Dolar AS, Sri Mulyani: Rupiah Bisa Tembus Rp 20 Ribu
Sebelumnya, Jokowi menandatangani peraturan itu untuk memberi ruang bagi lebih banyak pengeluaran.
Serta memungkinkan defisit anggaran melebar, membebaskan batas defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun.
Dia juga mengumumkan rencana tambahan belanja sebesar 405 triliun rupiah ($ 24,65 miliar).
Anggaran itu untuk meredam dampak wabah virus terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang akan memperluas defisit fiskal 2020 menjadi 5,07 persen dari PDB.
Baca: Sering Digunakan Saat Work From Home, Sri Mulyani Kejar Pajak Zoom
Ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,3 persen pada tahun 2020, tetapi pemerintah telah mempersiapkan skenario terburuk dari kontraksi 0,4 persen, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online.
Ujung atas perkiraan adalah kurang dari setengah proyeksi awal pemerintah pertumbuhan PDB 5,3 persen tahun ini.
Skenario Sri Mulyani juga mencakup rupiah jatuh lebih jauh ke kisaran antara 17.500-20.000 terhadap dolar AS.
Baca: Sri Mulyani Incar Pajak untuk Zoom dan Netflix karena Banyak Diakses Selama WFH
Gubernur BI: Tingkat Nilai Tukar Memadai
Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan bahwa skenario ini bukan merupakan pandangan dan harus dihindari.
Dia mengatakan tingkat nilai tukar saat ini "memadai".
Sri Mulyani menggambarkan prosedur baru ini sebagai "tindakan luar biasa" dan pihak yang berjanji akan mematuhi tata kelola yang cermat.
Meskipun, misalnya, protokol baru memberi ruang bagi BI untuk membeli obligasi negara langsung dari pemerintah.
Dia mengatakan langkah seperti itu akan menjadi pilihan terakhir.
Baca: Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Tak Sampai 5 Persen
Ketentuan lain termasuk memungkinkan pemerintah untuk meminjamkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia.
Untuk diketahui, lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga pemerintah yang mengasuransikan simpanan bank dan menyelamatkan bank-bank yang gagal.
Pihaknya telah melonggarkan aturan tentang pinjaman likuiditas jangka pendek BI.
Dan memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan untuk merestrukturisasi bank atau bahkan menggabungkan pemberi pinjaman jika dibutuhkan.
Kasus-kasus virus corona di Indonesia telah dilaporkan mencapai 1.677 kasus infeksi.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)