TRIBUNNEWS.COM - Hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Partai Demokrat nampaknya makin buruk.
Baru-baru ini, Trump diketahui mengancam akan menyetujui pendananan US Postal Service (USPS) bernilai miliaran dolar sebagai paket bantuan virus corona.
Terutama jika Demokrat membuat konsesi (hak, izin -Red) pada prioritas tertentu.
Untuk diketahui, US Postal Service atau Layanan Pos Amerika Serikat merupakan agen independen dari cabang eksekutif pemerintah federal AS.
USPS bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pos di AS, termasuk wilayah pulau dan negara bagian terkait.
"Tentu jika mereka memberi apa yang kami inginkan. Itu bukan yang saya inginkan, tapi yang rakyat Amerika inginkan," ungkap Trump dalam konferensi pers yang dikutip Tribunnews dari The Hill.
Baca: Ditanya Soal Kebohongan Selama Menjabat Presiden AS, Donald Trump Bergeming dan Alihkan Topik
Baca: Donald Trump Sebut Kamala Harris Tidak Pantas Jadi Cawapres karena Orang Tuanya Imigran
Lebih lanjut, The Hill melaporkan, Trump kemudian membacakan serangkaian cuitan yang dia unggah sesaat sebelum konferensi pers,
Termasuk cuitan yang mengatakan, Trump mengarahkan Departemen Keuangan untuk menyiapkan pambayaran langsung.
Dia mengklarifikasi pada konferensi pers bahwa dia tidak ingin mengambil tindakan sepihak atas pembayaran tersebut tetapi menunggu Kongres untuk menyetujuinya.
Baca: 4 Fakta Robert Trump, Adik Donald Trump yang Dikabarkan Sedang Sakit Parah
Salahkan Demokrat yang Menahan Uang untuk Bisnis Kecil
Secara terpisah, Trump juga menyalahkan Demokrat karena menahan uang tambahan untuk bisnis kecil dan pendanaan untuk departemen kepolisian setempat, dan lainnya.
Pada saat yang sama, Trump dengan tegas menentang tuntutan Demokrat untuk miliaran bantuan kepada pemerintah negara bagian.
Dia dilaporkan mencemooh Demokrat sebagai bail outmeski pun sebagian dari uang itu kemungkinan akan digunakan untuk mendanai beberapa departemen yang dikutip Trump dalam tweetnya.
Baca: Amerika Serikat Perangi Virus Corona, Ketua DPR Nancy Pelosi: Kami Siap Bekerja Secara Bipartisan
Lebih lanjut, Ketua DPR Nancy Pelosi menerangkan, Demokrat telah mendorong 25 miliar dolar dalam pendanaan USPS.
Para pemimpin Demokrat telah mengusulkan tambahan 3,5 miliar dolar dalam pendanaan tambahan untuk digunakan sebagai sumber daya pemilu di tengah pandemi yang sedang berlangsung.
Sempat Menolak Pendanaan USPS
Sebagai catatan, Trump pernah mengirimkan beragam sinyal dalam beberapa hari terakhir tentang kesediaannya untuk mendanai USPS.
The Hill sempat melaporkan, Trump pada Kamis pagi menentang pendanaan USPS karena akan membantu pemungutan suara universal musim gugur ini.
Dia telah berulang kali menuduh, surat suara masuk akan menyebabkan penipuan.
Baca: POPULER Internasional: Israel dan UEA Sepakat Damai | Aturan Tekanan Air AS Direvisi Gara-gara Trump
Meski demikian, para ahli bersikeras, bukan itu masalahnya dan presiden sendiri meminta surat suara untuk pemilihan pendahuluan kongres Florida yang akan datang.
The Hill kembali melaporkan, Trump pada Kamis malam mengatakan akan menandatangani undang-undang yang mencakup pendanaan untuk USPS.
Namun, ia menolak gagasan, badan tersebut harus membalikkan kebijakan yang anggota parlemen Demokrat peringatkan akan menghambat pemungutan suara melalui surat.
Baca: Reaksi Trump Setelah Tahu Biden Pilih Senator Kulit Hitam Jadi Pendamping di Pemilu AS 2020
Pejabat pemilu mengharapkan para pemilih untuk lebih bergantung pada surat suara yang masuk pada bulan November karena pandemi virus corona.
Diketahui, akibat adanya penyebaran Covid-19, tempat pemungutan suara kini menjadi lebih sedikit.
Pandemi juga menimbulkan kekhawatiran tentang individu yang berisiko memberikan suara secara langsung.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)