Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pasca penembakan brutal yang menewaskan 51 orang di dua masjid di Christchurch, para pemimpin Selandia Baru berjanji akan membawa perubahan di negaranya.
"Saya tidak memiliki semua jawaban sekarang, tapi kita harus kolektif menemukan mereka. Dan kita harus bertindak," ungkap Perdana Menteri Jacinda Ardern.
Mengutip CNN, penembakan massal itu tercatat sebagai peristiwa terburuk dalam sejarah modern negara itu (15/3/2019).
Dalam 24 jam setelah penembakan, dia mengumumkan bahwa undang-undang senjata akan berubah.
Dalam beberapa hari, Ardern mengenakan jilbab bertemu dengan anggota komunitas Muslim.
Baca: Pengadilan Selandia Baru Jatuhkan Hukuman Terhadap Penembak Masjid Christchurch
Baca: Dituding Lonjakan Covid-19 di Selandia Baru Mengerikan, Ini Balasan PM Jacinda Ardern untuk Trump
Empat minggu kemudian, reformasi senjata diolah Parlemen hampir dengan perolehan suara bulat.
Dua bulan kemudian, Ardern meluncurkan kampanye global untuk menghentikan penyebaran terorisme di media sosial.
Tindakan cepat itu mendapat pujian dari para ahli dan komunitas Muslim, saat negara itu terhuyung-huyung dari pembantaian.
Pengadilan Brenton Tarrant
Lebih lanjut, Brenton Tarrant, warga negara Australia yang melakukan serangan itu, muncul di pengadilan untuk memulai proses hukuman yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya empat hari (24/8/2020).
Tarrant telah dihukum atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan satu dakwaan terlibat dalam serangan teroris.
Dia disebut sebagai orang pertama di Selandia Baru yang dihukum atas pelanggaran itu.
Baca: 100 Orang Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-75 RI di Selandia Baru
Baca: Selandia Baru Tunda Pemilu selama Sebulan karena Lonjakan Kasus Covid-19
Tarrant diperkirakan akan menerima hukuman kehidupan di penjara, dan salah satu periode non-pembebasan bersyarat terberat dalam sejarah Selandia Baru.
Serangan Terencana
Pada persidangan, pengadilan mendengar bahwa Tarrant telah mulai merencanakan serangan pada tahun 2017.
Dia bermaksud untuk "membunuh sebanyak mungkin orang yang dia bisa."
Tarrant juga berencana untuk membakar masjid hingga luluh lantah.
Jaksa penuntut umum mengatakan, saat polisi menangkap Tarrant, dia tengah dalam perjalanan ke situs ketiga di Ashburton.
Baca: 102 Hari Tanpa Transmisi Lokal, Selandia Baru Umumkan Kasus Baru Covid-19, Lockdown Diterapkan Lagi
Baca: Setelah Hagia Sophia, Turki Kembali Ubah Museum Lain dan Bekas Gereja Jadi Masjid
Tangisan Korban
Lebih jauh, para korban berbagi kesaksian pribadi di pengadilan, beberapa menangis, dan lainnya langsung berbicara kepada Tarrant.
Banyak dari korban Christchurch adalah migran atau pengungsi, dan lusinan orang yang selamat serta orang-orang pendukung mendapat izin khusus untuk melakukan perjalanan ke Selandia Baru untuk sidang.
Beberapa dari mereka diharapkan memberikan pernyataan tentang bagaimana penembakan itu mempengaruhi hidup mereka, menurut organisasi non-pemerintah.
Untuk diketahui, penyelidikan resmi terhadap serangan itu tetap tidak terkirim 18 bulan kemudian.
Baca: University of Otago di Selandia Baru Tawarkan Beasiswa S1-S2 Senilai Rp 100 Juta, Cek Persyaratannya
Belum Merasa Aman
Sebagian orang mengatakan Islamofobia yang mendasari bahwa pemerintah telah diperingatkan sebelum pembantaian itu belum ditangani.
Meskipun Muslim telah berada di Selandia Baru selama lebih dari 150 tahun, komunitas yang sebagian besar pendatang hanya berjumlah sekitar 60.000 orang - atau sekitar 1,3% dari populasi negara tersebut.
Sebelum serangan Christchurch, Paul Spoonley, sosiolog Universitas Massey, mengatakan banyak warga Selandia Baru tidak akan menyadari kehadiran mereka.
Menurut Muslim di Selandia Baru, rasisme telah lama menjadi kenyataan bagi mereka bahkan jika mayoritas penduduk kulit putih di negara itu tidak menyadarinya .
Selama lima tahun sebelum penembakan, badan non-pemerintah Islamic Women's Council New Zealand (IWCNZ) mengadakan serangkaian pertemuan dan secara teratur berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah tentang pelecehan fisik dan verbal terhadap Muslim, terutama terhadap wanita yang mengenakan jilbab.
Kelompok itu "sangat prihatin" dengan tingkat Islamaphobia dan aktivitas alt-right di Selandia Baru.
"IWCNZ memperkirakan tidak akan ada wanita Muslim di Selandia Baru yang mengenakan jilbab yang belum pernah dilecehkan di depan umum selama beberapa waktu," kata pernyataan tersebut.
Menurut Zain Ali, Peneliti Kehormatan di Universitas Auckland yang mengajar kursus tentang Islam, yang memperumit masalah, tidak ada pengumpulan data komprehensif tentang kejahatan rasial di Selandia Baru, tidak seperti negara-negara OECD lainnya,
"Kami tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa, tapi ini tidak sebaik yang seharusnya," katanya.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)