TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 4.600 orang menonton Sendratari Ramayana yang ditayangkan secara virtual hasil gagasan KJRI Mumbai.
Sementara pargelaran Sendratari Ramayanan sendiri di adakan secara langsung dari Candi Prambanan, Yogyakarta, Sabtu (5/9/2020).
Konsul Jenderal RI Mumbai Agus Prihatin Saptono mengatakan pertunjukan ini merupakan upaya promosi seni budaya Indonesia ke masyarakat India di masa pandemi Covid-19 dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-75.
"Pertunjukan ini berlangsung selama 2 jam penuh dan berisi seni tari, drama, dan musik tradisional dalam satu panggung dengan cerita Ramayana yang berlatar belakang Candi Prambanan," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2020)
Konsul Jenderal di Mumbai itu mengungkapkan pertunjukan ini merupakan yang pertama kali digelar selama pandemi Covid-19 dengan standar protokol kesehatan ketat.
Agus menyampaikan bahwa Indonesia-India memiliki kesamaan aspek budaya.
"Pertunjukan Ramayana sangat populer di kedua negara. Melalui pertunjukan ini, kami berharap masyarakat India dapat semakin mengenal Ramayana versi Indonesia dan berkunjung ke Yogyakarta," lanjutnya.
Baca: Mulai Hari Ini, Malaysia Larang WNI Juga Warga India dan Filipina Masuk Negaranya
Baca: Update Corona Global Pagi Ini: Lonjakan Kasus India Capai 91.723, AS Laporkan 29.847 Infeksi Baru
Senada dengan Konjen Agus, Dubes RI untuk India Sidharto Reza Suryodipuro berharap melalui pertunjukan ini hubungan antara Indonesia-India dapat semakin erat.
"Kesamaan budaya antara Indonesia-India merupakan fondasi yang kokoh untuk hubungan yang lebih baik ke depannya," tegas Sidharto.
Sebanyak 1.165 orang yang terdiri dari kalangan Diplomatik, pejabat pemerintah di India, para pelaku usaha, budayawan, media, dan mahasiswa baik dari Indonesia dan India telah mendaftar sebelum acara.
Kegiatan disaksikan secara live oleh sekitar 4600 orang melalui YouTube dan Zoom.
Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama KJRI Mumbai dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko serta didukung KBRI New Delhi dan Kementerian Luar Negeri.