Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan, pemerintahnya mundur dari pertemuan Liga Arab, Selasa (22/9/2020) sebagai bentuk protes atas kesepakatan Israel.
Al Jazeera melaporkan, Palestina mengutuk perjanjian damai Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dan menyebut langkah itu tidak terhormat.
Warga Palestina menilai kesepakatan yang ditandatangani Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel di Washington, Amerika Serikat pekan lalu sebagia pengkhianatan terhadap perjuangan mereka.
Palestina juga menyebut kesepakatan itu merupakan pukulan bagi upaya mereka untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel.
Baca: Kecewa Bahrain dan UEA Berdamai dengan Israel, Palestina Mundur dari Kepemimpinan Liga Arab
Baca: Soal Normalisasi Israel-UEA, Azis Syamsuddin: Indonesia Tetap Bersama Palestina
Awal bulan ini, Palestina gagal membujuk Liga Arab untuk mengutuk negara-negara yang melanggar dan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Palestina seharusnya memimpin pertemuan Liga Arab selama enam bulan ke depan, tetapi Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki mengatakan pada konferensi pers di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki bahwa mereka tidak lagi menginginkan posisi itu.
Dalam sambutannya, dia tidak menyebut secara spesifik UEA dan Bahrain, negara-negara Teluk Arab yang memiliki kepedulian Israel terhadap Iran.
Al-Maliki mengatakan, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit telah diberitahu tentang keputusan Palestina.
Kepemimpinan Palestina menginginkan negara merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967, di mana Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dan mencaplok Yerusalem Timur.
Baca: Presiden Iran Hassan Rouhani: UEA-Bahrain akan Menanggung Konsekuensi dari Kesepakatan dengan Israel
Baca: UEA, Bahrain dan Israel Tandatangani Kesepakatan Bersejarah di Gedung Putih
Untuk diketahui, negara-negara Arab telah lama menyerukan penarikan Israel dari tanah yang diduduki secara ilegal.
Ini dianggap sebagai solusi yang adil bagi pengungsi Palestina dan penyelesaian yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang layak dan merdeka, sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengannya.
Dalam langkah baru menangani perpecahan internal Palestina, pejabat dari faksi Fatah Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan gerakan Hamas yang berbasis di Gaza akan mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Turki pada hari Selasa.
Hamas merebut Jalur Gaza pada 2007 dari pasukan Fatah selama pertempuran singkat.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)