Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PM Jepang Yoshihide Suga membantah pemerintah ikut campur di dalam kebebasan akademik, sebagai dampak dari penolakan 6 usulan anggota untuk Dewan Ilmu Pengetahuan Jepang (Nihon Gakkai).
"Saya bertanya-tanya apakah boleh hanya mengikuti preseden penunjukan orang yang direkomendasikan sebagaimana adanya?" tanya PM Suga kepada wartawan sore ini (5/10/2020) dalam jumpa persnya.
Sebanyak 6 orang pemikir Jepang telah ditolak masuk sebagai anggota Nihon Gakkai, kelompok elit tertinggi untuk para pemikir (ilmu pengetahuan) Jepang.
"Nihon Gakkai adalah lembaga pemerintah dan beroperasi dengan anggaran tahunan sekitar 1 miliar yen. Anggota yang ditunjuk akan menduduki posisi sebagai pegawai negeri. Namun, alasan untuk tidak menunjuk enam orang, saya tidak ingin mengomentari masalah personalia individu," lanjut PM Suga.
Mengenai pengangkatan anggota, pemerintah menanggapi pada tahun 1983 bahwa itu adalah sistem rekomendasi hanya dalam bentuk, dan mereka yang direkomendasikan oleh sivitas akademika tidak akan menolak, dan atas konsistensi pengecualian pengangkatan ini, PM Suga pun menambahkan, "Masing-masing dari kita membuat janji berdasarkan hukum dalam sistem zaman yang ada di saatnya. Jadi hal itu jelas tidak ada hubungannya dengan kebebasan akademik," tekannya.
Enam kandidat yang dikecualikan atau ditolak sarjana yang menentang pemerintah saat pembuatan rancangan undang-undang keamanan dan tuduhan konspirasi. Kini RUU tersebut telah disahkan sebagai Undang Undang Organisasi dan anggaran Nihon Gakkai.
Merupakan lembaga yang mewakili sekitar 870.000 ilmuwan Jepang di Jepang dan didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan untuk merefleksikan dan menanamkan ilmu pengetahuan dalam administrasi, industri, dan kehidupan masyarakat.
Sebagai "lembaga khusus" yang menjalankan tugas secara independen dari pemerintah di bawah Perdana Menteri, 210 anggota dan sekitar 2000 anggota kolaboratif termasuk di antara proposal kebijakan kepada pemerintah, kegiatan internasional, dan ilmuwan untuk membangun suatu jaringan kalangan sains.
Organisasi dan anggotanya diatur dalam Undang-Undang Konferensi Akademik Jepang.
Anggota ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan rekomendasi dari Nihon Gakkai dengan masa jabatan enam tahun, dengan setengahnya diangkat setiap tiga tahun.
Anggotanya menjadi PNS nasional dengan posisi khusus diberikan tunjangan selain pendapatan asli pekerjaan mereka, dan diharapkan untuk pensiun ketika mencapai usia 70 tahun, terlepas dari masa jabatannya.
Selain itu, sekitar 1 miliar yen dialokasikan untuk pengeluaran terkait konferensi (pertemuan) setiap tahun.
Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk Nihon Gakkai misalnya:
▽ Biaya pegawai dan biaya kantor sekretariat 550 juta yen,
▽ 250 juta yen untuk proposal kepada pemerintah dan masyarakat, termasuk biaya pegawai,
▽ 200 juta yen untuk kegiatan internasional seperti pertukaran dengan akademi di setiap negara
▽ 10 juta yen untuk penyebaran dan pencerahan peran ilmu pengetahuan
▽ 10 juta yen untuk membangun jaringan antar ilmuwan
Sementara itu baru saja terbit Buku "Rahasia Ninja di Jepang", pertama di dunia cerita non-fiksi kehidupan Ninja di Jepang dalam bahasa Indonesia, silakan tanyakan ke: info@ninjaindonesia.com