TRIBUNNEWS.COM - Tim kampanye Donald Trump memenangkan putusan pengadilan untuk akses memasuki pusat penghitungan suara di Philadelphia.
Tuntutan hukum serupa juga diajukan di negara bagian Michigan dan Georgia.
Seperti diketahui, tim kampanye Donald Trump mengajukan tuntutan hukum di Pennsylvania, Michigan dan Georgia pada Rabu (4/11/2020) waktu setempat.
Mereka menuntut hak untuk mengamati dan akses ke lokasi tempat suara yang tengah diproses dan dihitung.
Baca juga: Donald Trump Ngamuk Merasa Dicurangi dalam Pilpres AS, Greta Thunberg Beri Sindiran Pedas: Konyol!
Baca juga: PSI : Siapa pun Pemenang Pilpres AS, Kepentingan Nasional Indonesia Nomor Satu
Hakim Pengadilan Michigan Cynthia Stephens mengabulkan tuntutan tersebut pada Kamis (5/11/2020).
Mengutip Abc.net, dia mengatakan berencana mengeluarkan keputusan tertulis pada Jumat (6/11/2020) waktu setempat.
Baca juga: Semakin Menguat, Rupiah Berada di Level Rp 14.247 per Dolar AS, Jumat, 6 November 2020
53 Suara Datang Terlambat di Georgia
Dalam kasus Georgia, tim kampanye menuduh 53 surat suara yang datang terlambat dicampur dengan surat suara yang dikumpulkan waktu Hari Pemilihan.
Hakim James Bass, Hakim Agung di Georgia, mengatakan "tidak ada bukti" bahwa surat suara yang dipermasalahkan tidak sah.
Di Philadelphia, pengadilan banding negara bagian memerintahkan hakim untuk memastikan bahwa pengamat partai dan kandidat dapat mendekati petugas pemilu yang memproses surat suara di kota.
Keputusan itu diambil setelah kampanye Trump mengeluh bahwa pengamatnya tidak bisa cukup dekat dengan petugas pemilu untuk melihat tulisan di amplop surat suara.
Keluhan khusus dibuat untuk memastikan bahwa amplop tersebut berisi tanda tangan dan nama serta alamat pemilih yang memenuhi syarat.
Secara terpisah, anggota tim kampanye dan mantan penasihat khusus Presiden Pam Bondi mengumumkan kemenangan tersebut kepada media.
Pam Bondi mengatakan, timnya telah diberikan akses langsung kepada 15 orang untuk mengamati proses penghitungan suara.
"Kami berencana memasuki gedung itu sekarang dan secara hukum mengamati proses pemungutan suara," katanya.
"Jika ada satu suara ilegal yang diberikan, itu menghilangkan pria dan wanita hebat Pennsylvania yang keluar untuk memberikan suara secara legal," terangnya.
Baca juga: Gara-gara Perang Teknologi di AS dan India, ByteDance TikTok Relokasi 10.000 Pekerjaan ke China
Lalu, rekan anggota tim kampanye Corey Lewandowski menyebutnya "kemenangan bagi setiap orang yang telah memberikan suara resmi di Pennsylvania".
Setelah keputusan itu diungkapkan, Presiden men-tweet "kemenangan besar di Pennsylvania".
Jaksa Agung Pennsylvania Josh Shapiro, seorang Demokrat, membela mereka yang menghitung suara dan prosesnya.
"Ada transparansi dalam proses ini. Penghitungan sudah berjalan. Ada yang mengamati penghitungan ini, dan penghitungan akan dilanjutkan," ujarnya kepada CNN.
Baca juga: Joe Biden Unggul, Analis: Pasar Mulai Berani Masuk Aset Berisiko
Baca juga: Pertempuran Trump vs Biden, Kapan Berakhir dan Negara Bagian Mana yang Belum Selesai Hitung Suara
Pihak Trump mengajukan gugatan hukum di Nevada
Lebih jauh, pihak pendukung Trump juga menuduh penyimpangan pemungutan suara di Clark County yang padat di Nevada, termasuk Las Vegas.
Pada konferensi pers di Las Vegas pada Kamis, mantan jaksa agung Nevada Adam Laxalt mengatakan gugatan akan diajukan ke pengadilan federal untuk meminta hakim untuk "menghentikan penghitungan suara yang tidak pantas".
"Kami yakin ada pemilih mati yang telah dihitung," kata Laxalt.
"Kami juga yakin bahwa ada ribuan orang yang suaranya telah dihitung yang telah pindah dari Clark County selama pandemi."
Baca juga: Pilpres Amerika Serikat, Jalan Joe Biden Menuju Gedung Putih, Georgia Masih Menghitung Suara
Perolehan Suara Trump vs Biden
Penantang Demokrat Joe Biden unggul tipis di Nevada, sementara Trump unggul tipis di Georgia.
Sementara, Trump dalam beberapa hari terakhir sering membuat klaim penipuan pemungutan suara yang tidak berdasar tanpa memberikan bukti.
Sebuah cuitan di Twitter pada Kamis pagi (5/11/2020) waktu setempat oleh Trump berbunyi: "HENTIKAN PENGHITUNGAN", dengan banyak pendukung di seluruh negeri menggemakan tuntutannya.
Kemudian dia mengklaim "setiap suara yang masuk setelah hari pemilihan tidak akan dihitung" ditampar dengan tag yang menyesatkan oleh Twitter.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)