TRIBUNNEWS.COM - Tekanan dari Partai Republik agar presiden petahana AS, Donald Trump, mengakui kekalahan atas Joe Biden semakin tumbuh belakangan ini.
Dilansir Newsweek, Trump melakukan segala upaya hukum untuk menggugat hasil pemilu.
Namun, sejak pemilu hingga saat ini, dia tetap bungkam dengan pertanyaan pers.
Sejak mayoritas media mengumumkan kemenangan Biden sekitar 15 hari lalu, Trump menulis cuitan mengklaim adanya penipuan pemilu.
Namun, presiden belum menjawab satu pertanyaan pun dari wartawan sejak hari itu.
"Ini adalah keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Amerika Serikat," kata pembawa acara CNN, Brian Stelter, pada Minggu (22/11/2020).
Trump bukan satu-satunya tokoh dari pemerintahannya yang menahan diri untuk menjawab pertanyaan pers.
Meskipun gelombang ketiga Covid-19 melonjak di sebagian besar negara bagian, Wakil Presiden Mike Pence, kepala Satuan Tugas Coronavirus Gedung Putih, juga belum menjawab pertanyaan dari media.
Baca juga: Sama-sama dari Partai Republik, Gubernur Maryland Serang Trump Soal Covid-19
Baca juga: Hakim Pennsylvania Tolak Gugatan Hukum Donald Trump Perkara Surat Suara, Sebut Tuduhan Spekulatif
Di sisi lain, politikus Partai Republik makin banyak yang mendesak Trump mengakui kemenangan Joe Biden akhir pekan ini.
Bahkan hakim Pennsylvania, salah satu negara bagian utama dalam suara elektoral, pada Sabtu (21/11/2020) menolak gugatan tim kampanye Trump.
Gubernur Maryland, Larry Hogan, mendesak Trump untuk menyerah saja daripada bermain golf.
Sindiran ini muncul setelah Trump menyebutnya RINO (Republican In Name Only) di Twitter pada Minggu.
"Jika Anda telah melakukan pekerjaan Anda, gubernur Amerika tidak akan dipaksa untuk berjuang sendiri untuk menemukan tes di tengah pandemi, seperti yang berhasil kami lakukan di Maryland," jawab Hogan.
"Berhenti bermain golf dan kebobolan."
Sekutu lama Trump sekaligus mantan Gubernur New Jersey dari Partai Republik, Chris Christie, menyebut tim hukum Trump 'memalukan secara nasional'.
Kritikan pedas itu muncul pasca hakim federal membatalkan gugatannya soal adanya kecurangan pemilih di negara bagian Pennsylvania.
Dalam opini pedas sepanjang 37 halaman, Hakim Distrik Matthew Brann menulis bahwa kampanye Trump mencoba mengeluarkan jutaan suara menggunakan "argumen hukum yang tegang tanpa alasan dan tuduhan spekulatif."
Baca juga: Putra Presiden AS Donald Trump Jr Positif Covid-19
Baca juga: Trump Pilih Main Golf dan Tinggalkan KTT G20 yang Bahas Pandemi Corona: Padahal Pandemi AS Terparah
"Saya telah menjadi pendukung presiden. Saya memilihnya dua kali. Tetapi pemilihan memiliki konsekuensi, dan kami tidak dapat terus bertindak seolah-olah sesuatu yang terjadi di sini tidak terjadi," kata sekutu lama Trump, Christie kepada pembawa acara This Week, George Stephanopoulous.
"Anda berkewajiban untuk menunjukkan bukti. Buktinya belum diserahkan."
Senator Pat Toomey dari Pennsylvania mengatakan kepada Trump untuk menerima hasil pemilu pada Sabtu lalu
Lantaran menurutnya, Trump telah "menghabiskan semua opsi hukum yang masuk akal untuk menentang hasil pemilihan presiden di Pennsylvania."
Setelah keputusan dari hakim Brann, Toomey juga mengakui kemenangan Biden.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Fred Upton, dari Michigan mengatakan kepada CNN's Inside Politics bahwa "para pemilih telah berbicara" dan sudah waktunya bagi Trump untuk "bergerak maju."
Sementara itu, mantan Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, menyebut perilaku presiden itu tidak bisa dimaafkan.
"Kami membutuhkan semua pemimpin kami untuk keluar dan berkata, 'Pemilu sudah berakhir'," kata Bolton.
"Kami tidak sedang berbicara tentang hak abstrak Trump untuk menggunakan upaya hukumnya. Kami telah melewati itu."
Senator Kevin Cramer dari North Dakota mendesak Trump untuk memulai transisi ke pihak Biden.
"Saya lebih suka memiliki presiden yang memiliki lebih dari satu hari untuk bersiap jika Joe Biden, Anda tahu, akhirnya menang," katanya.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)