Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - General Services Administration (GSA) atau Badan Administrasi Umum Amerika Serikat akan menyediakan sumber daya dan layanan yang dibutuhkan presiden terpilih Joe Biden untuk memulai masa transisinya ke Gedung Putih.
Emily Murphy, pengelola GSA, menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah surat yang kemudian diunggah ke media sosial Senin (23/11/2020) waktu setempat.
Murphy memang diwajibkan oleh undang-undang AS untuk menyediakan ruang kantor dan fasilitas bagi presiden terpilih.
Namun ia sempat tidak melakukan tindakan apapun saat Biden diproyeksikan sebagai pemenang Pilpres Amerika 2020.
Baca juga: Donald Trump Akhirnya Menyerah, Mengaku Kalah, Tapi Klaim Menang Bila Gugatannya Diterima
Baca juga: Donald Trump Akhirnya Relakan Transisi Presiden Baru, Mengaku Kalah dari Joe Biden?
"Pemenang pilpres sebenarnya akan ditentukan melalui proses elektoral yang diatur dalam konstitusi," tulisnya.
Sebagai respons, Yohannes Abraham, direktur eksekutif tim transisi Biden-Harris, menyambut baik kabar tersebut.
"Keputusan hari ini adalah langkah yang diperlukan untuk mulai menangani tantangan yang dihadapi bangsa kita, termasuk mengendalikan pandemi dan ekonomi kita agar kembali ke jalurnya," kata Abraham.
"Di hari-hari mendatang, pejabat transisi akan mulai bertemu dengan pejabat federal untuk membahas pandemi."
"Mereka memiliki perhitungan penuh tentang kepentingan keamanan nasional kami, dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang upaya administrasi Trump untuk menggali lembaga pemerintah," kata Abraham.
Beberapa jam kemudian, Presiden terpilih Joe Biden mentweet link ke situs barunya: buildbackbetter.gov.
Presiden Donald Trump juga menghargai keputusan Murphy, meskipun dalam suratnya, Murphy mengatakan bahwa dia "mengambil keputusan secara independen."
Sambil memproyeksikan keyakinan bahwa Biden pada akhirnya akan dinyatakan sebagai pemenang pemilu, Trump mengatakan di Twitter bahwa ia merekomendasikan agar Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan protokol awal.
"Kasus kami SANGAT berlanjut, kami akan mempertahankan pertarungan yang baik, dan saya yakin kami akan menang! Namun demikian, demi kepentingan terbaik Negara kita, saya merekomendasikan agar Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan protokol awal, dan telah memberi tahu tim saya untuk melakukan hal yang sama," cuit Trump di Twitter.
Bagaimana Setelah Ini?
Penasihat Trump mengartikan langkah itu mirip dengan kedua kandidat menerima pengarahan selama kampanye dan pernyataan presiden bukan konsesi.
Tim transisi Biden mengatakan, pertemuan dengan pejabat federal akan dimulai dengan bahasan soal tindakan pemerintah terhadap pandemi virus corona, sekaligus berdiskusi tentang keamanan nasional.
Dua pejabat administrasi Trump mengatakan, tim Biden bisa mulai berinteraksi dengan pejabat Trump pada Selasa (24/11/2020).
"Ini mungkin hal yang paling mendekati konsesi yang dapat dikeluarkan oleh Presiden Trump," kata pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer.
Murphy, yang ditunjuk untuk memimpin GSA oleh Trump pada 2017 mengatakan, dia menghadapi ancaman karena tidak memulai transisi lebih awal.
Kendati demikian, dia mengaku keputusan untuk memulai transisi ini tidak dilandasi paksaan siapapun.
"Saya tidak pernah ditekan sehubungan dengan substansi atau waktu keputusan saya. Keputusan itu sepenuhnya milik saya," tulisnya.
Perkembangan Gugatan Hukum Trump atas Pemilu
Trump dan sekutunya mengalami serangkaian kekalahan di pengadilan di sejumlah negara bagian utama saat menggugat hasil pemilu.
Tim kampanyenya dilaporkan mencoba meyakinkan anggota parlemen Republik untuk menunjuk pemilih mereka sendiri untuk memilih Trump, bukan Biden, tetapi tidak berhasil.
Di Wisconsin, penghitungan ulang sebagian sedang dilakukan atas permintaan kampanye Trump.
Pejabat pemilu menuduh pendukung Trump menghalangi penghitungan ulang suara negara bagian.
Baca juga: Mengalahkan Trump Adalah Goal Terpenting Masyarakat Amerika kata Tsamara Amany Soal Pilpres AS
Baca juga: Tekanan Terhadap Trump Kini Datang dari Partai Republik
Mereka mengatakan, pengamat Trump dalam beberapa kasus menantang setiap pemungutan suara untuk dengan sengaja memperlambat proses.
Di Pennsylvania, seorang hakim Republik pada Sabtu memutuskan kampanye Trump telah mencoba untuk "mencabut hak hampir tujuh juta pemilih" tanpa bukti nyata.
Pengacara presiden sekarang telah mengajukan banding ke Pengadilan Banding di Philadelphia.
Upaya hukum presiden lainnya di negara bagian itu gagal mengubah keunggulan Biden yang memimpin dengan 80.000 suara.
Kampanye Trump juga menyerukan penghitungan ulang di Georgia, setelah penghitungan ulang sebelumnya mengonfirmasi kemenangan Biden di negara bagian itu.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Ika Nur Cahyani)