Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump kembali dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS).
New York Times menulis, pada Rabu (13/1/2021), dengan suara mayoritas, anggota DPR memberikan suara untuk memakzulkan Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan pasca kerusuhan di Capitol AS pada Rabu (6/1/2021).
Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah Trump akan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan Senat dan dicopot dari jabatannya?
Baca juga: Selain Trump, Ini Daftar Presiden AS yang Pernah Dimakzulkan, Bill Clinton hingga Andrew Johnson
Baca juga: POPULER Internasional: Donald Trump Dimakzulkan Lagi | 7 Pemimpin Dunia yang Sudah Divaksin Covid-19
Dilansir Tribunnews dari CNN, berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang pemakzulan Donald Trump untuk kali kedua:
Apa yang terjadi selanjutnya?
Seperti diketahui, pemakzulan merupakan proses yang harus melalui DPR lalu disahkan oleh Senat.
DPR menjadi tempat yang mengajukan dan mengesahkan pasal pemakzulan, tetapi Senat adalah tempat orang yang menghadapi pemakzulan menghadapi persidangan dan menerima putusan.
Baca juga: Trump Pertimbangkan Sewa Profesor Hukum untuk Bela Dirinya dalam Sidang Pemakzulan
Apa yang Konstitusi katakan tentang Peran Senat?
Tidak banyak.
Simak penjelasan singkat berikut ini:
Senat memiliki kekausaan tunggal untuk mengadili semua pemakzulan.
Ketika Presiden Amerika Serikat diadili, Ketua Mahkamah Agung akan memimpin jalannya sidang.
Berdasarkan Pasal 1, bagian 3 dijelaskan bahwa tidak ada orang yang menerima hukuman tanpa persetujuan dari dua pertiga anggota yang hadir (disidang).
Baca juga: Pasca Rusuh Capitol AS: Pria yang Bawa Bendera Konfederasi Amerika Ditangkap
Apakah Ada Aturannya?
Iya.
Senat memiliki seperangkat aturan yang pertama kali dibuat seputar pemakzulan Andrew Johnson pada 1868.
Aturan ini pun diperbarui pada 1986.
Ada batasan waktu untuk dengar argumen dan sanggahan serta semua pertanyaan dari senator DPR tertulis dan dibaca oleh Ketua Mahkamah Agung.
Baca juga: Donald Trump Jadi Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali, Dinilai Hasut Kerusuhan Capitol
Apakah Sidang Bisa Dilakukan dalam Sehari?
Hampir pasti tidak.
Sidang pemakzulan akan memakan waktu beberapa hari atau berminggu-minggu.
Jadi, persidangan tidak dapat dilakukan secara praktis sampai Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.
Bukankah Trump akan Keluar dari Kantor sebelum Sidang Senat Berakhir?
Iya.
Para senator akan memberikan suara untuk memakzulkan mantan Presiden AS.
Baca juga: DPR AS Makzulkan Trump, 10 Politikus Partai Republik Ikut Beri Suara Dukungan
Apa Gunanya Menggelar Sidang Pemakzulan Mantan Presiden?
Ada preseden untuk mendakwa mantan pejabat.
Sementara hukuman utama untuk vonis bersalah dalam persidangan pemakzulan adalah pencopotan dari jabatannya.
Dengan demikian, para senator dapat memilih untuk melarang Trump menjabat di masa depan.
Seperti diketahui, Trump kemungkinan berniat mencalinkan diri pada Pilpres AS 2024.
Baca juga: Pelantikan Biden 20 Januari 2021, 20.000 Pasukan Garda Nasional Dikerahkan
Biden akan Segera Dilantik, Apakah Senat Takkan Sibuk?
Iya.
Mereka akan sibuk dengan audiensi konfirmasi untuk calon Kabinet Biden-Harris.
Pemakzulan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi pekerjaan mereka.
Kemungkinan mereka hanya akan menghabiskan sebagian hari kerja untuk persidangan Trump.
Pemakzulan Trump yang Pertama Gagal, Apa Bedanya dengan Sekarang?
Dalam sidang pemakzulan Trump yang pertama, hanya satu senator Republik Mitt Romney dari Utah yang memilih mencopotnya dari jabatannya.
Kali ini, McConnell disebut senang dengan upaya pemakzulan Trump.
Baca juga: Donald Trump Jadi Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali, Dinilai Hasut Kerusuhan Capitol
Berapa Banyak Suara yang Dibutuhkan untuk Memakzulkan Trump?
Dibutuhkan 2/3 dari mereka yang hadir.
Jika semua senator berjumlah 100 hadir, berarti hanya butuh 67 suara.
Dengan asumsi, dua orang senator Georgia memberikan suara, lalu 50 senator dari masing-masing partai dan butuh 17 orang dari Partai Republik.
Namun, perhatikan baik-baik aturan, yang mensyaratkan 2/3 dari yang ada.
Jika sejumlah anggota Partai Republik tidak ingin memberikan suara menentang Trump, tetapi juga tidak ingin memberikan suara untuk memvonis, mereka dapat melewatkan pemungutan suara dan mengubah rasio.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)