TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Iran menolak negosiasi atau pihak baru dalam kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia.
Al Jazeera mewartakan, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Iran setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, pembicaraan baru harus mencakup Arab Saudi.
Menanggapi pernyataan Macron, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dikutip oleh media pemerintah pada Sabtu (30/1/2021) buka suara.
"Kesepakatan nuklir adalah perjanjian internasional multilateral yang diratifikasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang tidak dapat dinegosiasikan dan pihak-pihak di dalamnya jelas dan tidak dapat diubah," tegas Khatibzadeh.
Baca juga: Macron Ingin Libatkan Arab Saudi, Iran Tolak Nego Ulang Perjanjian Nuklir
Baca juga: Sambut Baik Perpanjang Perjanjian Senjata Nuklir, Rusia: Masih Ingin Liat Detail Prososal AS
Iran mulai melanggar batas kesepakatan pada aktivitas pengayaan uranium setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari pakta pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Semntara itu, pmerintahan baru Presiden Joe Biden menyatakan akan bergabung kembali dengan kesepakatan tetapi hanya setelah Teheran kembali mematuhi persyaratannya.
Namun Iran telah menolak tuntutan AS untuk membalikkan percepatan program nuklirnya sebelum Washington mencabut sanksi terhadap Teheran.
Arab Saudi dan sekutunya Uni Emirat Arab telah mengatakan, negara-negara Teluk Arab harus terlibat kali ini dalam setiap pembicaraan, yang mereka katakan juga harus membahas program rudal balistik Iran dan dukungannya untuk proksi di sekitar Timur Tengah.
Arab Saudi, yang terkunci dalam beberapa perang proksi di kawasan itu dengan Teheran termasuk di Yaman, mendukung kampanye "tekanan maksimum" Trump terhadap Iran.
Baca juga: Kisah-kisah Unik Koper Football dan Biskuit Tombol Senjata Nuklir Presiden AS
Tanggapan untuk Macron
Dalam komentarnya pada Jumat (29/1/2021), yang dikutip oleh televisi Al Arabiya, Macron menekankan perlunya menghindari kesalahan dengan mengecualikan negara lain di kawasan ketika kesepakatan 2015 dinegosiasikan dan harus memasukkan Arab Saudi.
Macron mengatakan, setiap pembicaraan baru tentang kesepakatan nuklir dengan Iran akan sangat "ketat" dan waktu yang sangat singkat untuk mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.
Khatibzadeh mengatakan, Macron harus "menunjukkan pengendalian diri".
"Jika pejabat Prancis khawatir tentang penjualan senjata mereka yang besar ke negara-negara Teluk Arab, mereka lebih baik mempertimbangkan kembali kebijakan mereka," kata Khatibzadeh.