Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YAGON - Gelombang protes unjuk rasa kudeta militer di Myanmar dan mogok kerja berlangsung Senin (8/2/2021), setelah puluhan ribu orang bergabung dalam demonstrasi akhir pekan menentang pencopotan dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi seminggu yang lalu.
Reuters melaporkan Senin (8/2/2021), aksi unjuk rasa yang terjadi pada Minggu (7/2/2021) adalah yang terbesar sejak Revolusi Kunyit 2007 yang dipimpin oleh biksu Buddha yang membantu mendorong reformasi demokrasi.
"Para pawai dari setiap sudut Yangon, silakan keluar dengan damai dan bergabung dengan pertemuan rakyat," kata aktivis Ei Thinzar Maung yang diposting di Facebook, menggunakan jaringan VPN untuk menggalang demonstran meskipun ada upaya junta untuk melarang jaringan media sosial.
Baca juga: Selain Lagu Bang Jago, Ternyata Rakyat Myanmar Penikmat Lagu-lagu Indonesia, Ini Buktinya
Baca juga: Biden Tegas Minta Militer Myanmar Melepaskan Kekuasaan dan Bebaskan Pejabat yang Ditahan
Lokasi dan waktu akan diumumkan kemudian, kata mantan pemimpin mahasiswa, yang telah muncul sebagai salah satu wajah gerakan protes baru.
Sejauh ini pertemuan rakyat berlangsung damai, tidak seperti tindakan keras berdarah selama protes meluas sebelumnya pada tahun 1988 dan 2007.
Konvoi truk militer terlihat melintas ke Yangon akhir hari Minggu, menimbulkan ketakutan yang bisa berubah.
Reuters belum dapat menghubungi junta untuk mengomentari aksi protes yang meluas di Myanmar.
Panggilan untuk Penghentian Kerja
Pemerintah mencabut larangan internet sepanjang hari pada akhir pekan yang mendorong lebih banyak kemarahan di negara yang takut kembali ke isolasi dan bahkan kemiskinan yang lebih besar sebelum transisi ke demokrasi dimulai pada 2011.
Aktivis Maung Saungkha dan Thet Swe Win memposting di halaman Facebook bahwa polisi telah mencari mereka di rumah mereka, tetapi mereka tidak ada di sana dan masih bebas.
Selain protes jalanan, kampanye pembangkangan sipil telah dimulai, pertama dengan dokter dan bergabung dengan beberapa guru dan pekerja pemerintah lainnya.
"Kami meminta pengawai pemerintah dari semua departemen untuk tidak masuk kerja mulai Senin," kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi pada tahun 1988 yang pertama kali membawa Suu Kyi menjadi terkenal.
Dia memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 karena mengkampanyekan demokrasi, dan menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah selama beberapa dekade berjuang untuk mengakhiri hampir setengah abad pemerintahan militer.
Suu Kyi, 75 tahun, telah ditahan sejak kepala tentara Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada dini hari 1 Feb.
Suu Kyi menghadapi tuduhan melaukan impor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi hingga 15 Februari.
Pengacaranya bilang dia belum diizinkan untuk ditemui.
Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Myanmar Turun ke Jalan Protes Kudeta Militer di Hari Kedua
Kudeta telah menarik kecaman internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya pekan lalu dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi baru untuk Myanmar.
"Demonstran di Myanmar terus menginspirasi dunia ketika tindakan menyebar ke seluruh negeri," ujar Thomas Andrews, pelapor khusus PBB di Myanmar, di Twitter.
"Myanmar bangkit untuk membebaskan semua yang telah ditahan dan menolak kediktatoran militer sekali dan untuk selamanya. Kami bersamamu."
Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.
Dia juga menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan dokumen polisi.
Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta militer berlangsung, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi, demikian Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Kamis (4/2/2021).
Lagi, Militer Myanmar Tahan Tokoh Sipil
Junta Militer Myanmar masih terus melakukan penahanan terhadap tokoh sipil setelah melakukan kudeta mengunglingkan pemerintahan sah di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) lalu.
Kali ini tokoh terkemuka lainnya di Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang mengusung Suu Kyi, Win Htein.
Hal itu disampaikan langsung oleh Win Htein kepada Reuters pada Jumat (5/2/2021) bahwa ia telah ditangkap setelah kudeta minggu ini bahkan ketika Dewan Keamanan PBB menyerukan agar para tahanan dibebaskan.
Win Htein (79) adalah seorang pendukung Suu Kyi dan tahanan politik yang selama puluhan tahun berkampanye untuk mengakhiri pemerintahan militer.
Ia mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa dirinya dibawa oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon ke ibukota, Naypyidaw.
Dia tidak mengatakan tuduhan apa yang akan dia hadapi.
"Kami telah diperlakukan buruk, terus menerus untuk waktu yang lama. Saya tidak pernah takut pada mereka karena saya tidak melakukan kesalahan sepanjang hidup saya," tegasnya.
Junta Militer Myanmar Blokir Facebook
Junta militer Myanmar memblokir Facebook demi memastikan stabilitas pada Kamis (4/2/2021).
Pesan WhatsApp Facebook juga diblokir, demikian dilaporkan Reuters, Kamis (4/1/2021).
Pemblokiran Facebook diambil junta militer ketika setidaknya tiga aktivis ditangkap pada unjuk rasa memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Penentangan terhadap junta militer telah muncul sangat kuat di Facebook, yang merupakan platform internet utama negara itu dan mendukung komunikasi untuk bisnis dan pemerintah.
Facebook masih bisa diakses dengan cara tertentu. Demonstran di kota Mandalay menggunakan Facebook untuk melakukan livestreaming aksi protes massal pertama menentang kudeta.
"Protes rakyat terhadap kudeta militer," tulisan salah satu spanduk.
Demonstran meneriakkan: "Pemimpin kami yang ditangkap, lepaskan sekarang, lepaskan sekarang."
Tiga orang ditangkap, kata tiga kelompok mahasiswa ditempat terpisah. Reuters tidak dapat menghubungi polisi untuk berkomentar.
Usai ditahan militer, kini penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi menghadapi tuduhan mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
Jejaring sosial ini juga telah digunakan untuk berbagi gambar Gerakan Ketidakpatuhan oleh dokter dan tenaga medis di rumah sakit pemerintah di seluruh negeri. Para dokter melakukan aksi mogok kerja dan mengenakan pita warna merah partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.
Gambar yang dibagikan di Facebook pada Rabu (3/2/2021), menunjukkan para pekerja di kementerian pertanian bergabung dalam gerekan tersebut.
Tanda-tanda kemarahan warga lainnya telah muncul. Selama dua malam, orang-orang di Yangon dan kota-kota lain telah memukul-mukul panci dan wajan serta membunyikan klakson mobil. Gambar aksi ini beredar luas di Facebook.
"Lampu bersinar dalam gelap," kata Min Ko Naing, seorang veteran masa lalu melawan pemerintahan militer.
"Kita perlu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang kudeta yang tidak adil ini."
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan Facebook, yang digunakan oleh setengah dari lebih dari 53 juta penduduk Myanmar, akan diblokir hingga 7 Februari karena pengguna "menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah serta menyebabkan kesalahpahaman".
Suu Kyi tidak terlihat sejak penangkapannya bersama dengan para pemimpin partai lainnya.
NLD memenangkan sekitar 80 persen suara dalam pemungutan suara 8 November lalu, menurut komisi pemilihan umum Myanmar.
Hasil ini ditolak militer dan menyatakan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan akan menaikkan tekanan internasional untuk memastikan hak rakyat dihormati.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat diwawancarai yang disiarkan The Washington Post, Rabu (3/2/2021). (Reuters/Channel News Asia/AFP/Washington Post)