Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mengatakan ia telah menerima surat dari pemimpin junta militer ‘penguasa baru’ Myanmar, pada Rabu (10/2/2021).
Surat pemimpin junta militer berisi meminta dukungan Thailand untuk mendukung demokrasi di Myanmar.
Reuters melaporkan Rabu (10/2/2021), Prayuth mengatakan kepada wartawan di Bangkok bahwa ia selalu mendukung demokrasi di negara tetangga Thailand.
"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang paling penting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada rakyat, ekonomi, perdagangan perbatasan, terutama sekarang," kata Prayuth.
Baca juga: Krisis Myanmar: Wanita Ditembak di Kepala, Dokter Sebut Dia Kehilangan Fungsi Otak
Pasukan Min Aung Hlaing menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu dan menahannya, dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu tahun lalu bahwa partainya menang karena curang.
Namun Komisi pemilihan umum telah menolak tudingan militer tersebut.
"Thailand mendukung proses demokrasi. Sisanya terserah dia untuk melihat bagaimana melanjutkan," katanya.
Sejak kudeta, Myanmar telah tertekan oleh gelombang protes terbesar dalam lebih dari satu dekade ketika pendukung Suu Kyi menantang kudeta militer yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi.
Thailand juga menyaksikan gelombang aksi protes terbesarnya dalam beberapa dekade tahun lalu ketika lawan-lawan Prayuth menuntut agar dia mundur, menuduhnya merekayasa pemilu terakhir untuk melanjutkan dominasi politik Thailand oleh tentara dan monarki.
Baca juga: Indonesia Perlu Lakukan Backdoor Diplomacy untuk Myanmar
Tentara Thailand dan Myanmar telah memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir.
Myanmar Memanas
Myanmar semakin memanas di saat polisi dan demonstran penentang kudeta militer turun ke jalan bentrok, Selasa (9/2/2021).
Reuters melaporkan, Rabu (10/2/2021), Polisi bersikap respresif terhadap demonstran yang menolak pengambil-alihan kekuasaan dari pemerintahan yang sah di bawah Aung San Suu Kyi.