Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Otorisasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas serangan udara militer di Suriah timur pada Kamis (25/2/2021) telah menuai kecaman di Timur Tengah.
Militer AS menyatakan telah melakukan serangan terukur terhadap fasilitas di Suriah timur yang digunakan oleh milisi yang didukung Iran.
Mengutip Al Jazeera, serangan ini merupakan tanggapan atas serangan roket terhadap sasaran AS di Irak.
"Serangan udara itu disengaja dan ditujukan untuk mengurangi situasi keseluruhan di Suriah timur dan Irak," kata juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Presiden AS Joe Biden dan Raja Salman Bahas Upaya Diplomatik untuk Mengakhiri Perang Yaman
Baca juga: Presiden Biden Telepon Raja Salman, Bahas Pengakhiran Perang Yaman
Sama seperti Trump
Beberapa komentator menarik perbedaan jelas antara Biden dan pendahulunya Donald Trump.
Seyyed Mohammad Marandi, seorang profesor sastra Inggris dan orientalisme di Universitas Teheran mengatakan, langkah tersebut menunjukkan bagaimana Biden dan Trump sama.
Suriah menyebut serangan udara yang dimaksud sebagai pengecut.
Pihak terkait juga mendesak Biden untuk tidak mengikuti "hukum rimba".
"Suriah mengutuk keras serangan pengecut AS di daerah-daerah di Deir al-Zor dekat perbatasan Suriah-Irak," kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan.
"Itu (pemerintahan Biden) seharusnya berpegang pada legitimasi internasional, bukan pada hukum rimba seperti (yang dilakukan) pemerintahan sebelumnya," tegasnya.
Baca juga: Presiden Joe Biden Perintahkan Gempur Kelompok Anti-ISIS di Suriah Timur
Media pemerintah Iran melaporkan, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, serangan udara itu adalah "agresi ilegal" dan pelanggaran hak asasi manusia serta hukum internasional.
Jurnalis AS Ayman Moyeldin membuat garis waktu untuk menunjukkan kesamaan antara langkah Biden dan beberapa mantan presiden AS.
AS telah lama dikritik karena intervensi militer di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Irak dan Libya dan memaksakan perubahan rezim yang menyebabkan kekacauan politik dan ketidakstabilan.