News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Junta Militer Myanmar Sesalkan Tewasnya 164 Demonstran Anti Kudeta

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 22 pengunjuk rasa anti-kudeta di Kota Hlaingthaya, areal industri di Myanmar pada Minggu (14/3/2021).

TRIBUNNEWS.COM, YANGON — Junta Militer Myanmar menyesalkan atas tewasnya 164 demonstran selama demonstrasi anti kudeta di berbagai wilayah negara itu.

Hal itu disampaikan Juru bicara Junta militer Myanmar, Zaw Min Tun mengatakan dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Rabu (24/3/2021).

“Menyesalkan atas tewasnya mereka karena mereka juga warga negara kami," ucapnya.

Dia juga mengatakan sembilan anggota aparat keamanan telah tewas.

Namun Junta militer menuduh demonstran anti-kudeta melakukan perusakan properti yang meluas dan mengobarkan kerusuhan.

 Dia mengatakan pemogokan dan rumah sakit yang tidak beroperasi sepenuhnya telah menyebabkan kematian, termasuk akibat Covid-19.

“(Aksi mogok kerja) mereka itu tidak pantas dan tidak etis," tegasnya.

Bocah 7 Tahun Ditembak Mati di Rumahnya

Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditembak mati aparat keamanan Myanmar di kota Mandalay pada Selasa (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Rabu (24/3/2021), saksi mata mengatakan bocah itu ditembak di dalam rumahnya ketika aparat keamanan menembak secara brtual  di pinggiran kota.

Petugas pemakaman Mandalay mengatakan kepada Reuters, anak itu tewas karena luka tembak.

Bocah itu menjadi korban termuda sejauh ini dalam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamananan junta militer.

Anggota keluarga menjelaskan militer awalnya menembak ayahnya, tetapi juga memukul gadis yang duduk di pangkuannya di dalam rumah mereka. Demikian pengakuan anggota keluarga  kepada kantyor  media Myanmar Now.

“Dua orang juga tewas di distrik itu,” katanya.

Militer tidak segera mengomentari insiden itu.

AS Beri Sanksi Lagi: Kepala Polisi Myanmar Ikut Masuk Daftar Hitam

Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi terbarunya, Senin (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Senin (23/3/2021), Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta penguasa Myanmar, termasuk kepala polisi, dan elite operasi khusus militer terkait dengan penindasan mematikan terhadap para demonstran anti  kudeta.

Baca juga: Korban Termuda Krisis Myanmar Jatuh, Bocah 7 Tahun Tewas Ditembak Mati Aparat Junta Militer

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mem-blacklist elite junta militer dan beberapa perusahaan milik militer, tetapi militer menolak untuk mengubah arah dan semakin menggunakan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta, yang sudah menewaskan lebih dari 250 orang sejauh ini.

"Tindakan hari ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin kudeta dan mereka yang melakukan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Tindakan AS datang setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada  Senin pada 11 orang yang terkait dengan kudeta 1 Februari  di Myanmar.

Tindakan Departenmen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Than Hlaing, seorang perwira militer yang ditunjuk untuk memimpin kepolisian setelah kudeta, dan Letnan Jenderal Aung Soe, seorang komandan operasi khusus yang bertanggung jawab atas tindakan keras dan brutal aparat keamanan.

Langkah itu pada dasarnya membekukan aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya menghalangi warga Amerika berurusan dengan mereka.

Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Divisi Infanteri Cahaya ke-77 angkatan darat dan Divisi Infanteri Cahaya ke-33, yang telah dikerahkan untuk menangani demonstrasi anti-kudeta di kota terbesar, Yangon, dan kota kedua Mandalay.

"Rekaman video menunjukkan pasukan keamanan mengendarai truk pickup sementara tampaknya tanpa pandang bulu menembakkan peluru tajam ke berbagai arah, termasuk ke rumah-rumah warga," kata Departemen Keuangan tentang tindakan keras aparat keamanan Myanmar.(Reuters)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini