Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Dukungan masyarakat kepada PM Jepang Yoshihide Suga sangat rendah yakni hanya sekitar 30 persen saja.
Masa jabatan Yoshihide Suga akan berakhir pada 30 September 2021.
Ini artinya sebelum tanggal 30 September 2021 akan ada pemilu anggota parlemen.
Apakah Partai Liberal Demokratik (LDP) akan menang mayoritas lagi?
Jika menang, siapa yang akan jadi Ketua LDP, apakah tetap Suga yang berarti akan menjabat lagi sebagai PM Jepang?
"Prestasi dan popularitas Suga rendah sekali saat ini terutama mengantisipasi pandemi Corona. Justru Taro Kono yang ditunjuk sebagai Menteri Vaksinasi tinggi sekali dukungan masyarakat saat ini kepadanya," papar seorang politisi Jepang kepada Tribunnews.com, Kamis (1/4/2021).
Masa jabatan PM Jepang tinggal setengah tahun lagi, apakah akan berganti ke Taro Kono menjadi PM baru Jepang nanti?
Baca juga: Prabowo Subianto Teken Perjanjian Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan dengan Jepang
Baca juga: Transfer Teknologi Peralatan Militer Jepang Hanya Bisa Terjadi Atas Keputusan JC
Sekjen LDP Toshihiro Nikai, tampaknya memiliki strategi dasar yang bertujuan untuk pemilihan ulang non-voting dalam pemilihan presiden mendatang.
Namun naik turunnya administrasi tersebut sejalan dengan situasi infeksi virus corona serta penanganannya yang dirasakan masyarakat luas.
"Suga saat ini telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan memainkan peran aktif. Jika presiden memperbarui tekadnya untuk terpilih kembali, partai akan mendukung sepenuhnya dia. Apalagi Nikai telah menyatakannya 29 Maret lalu akan mendukungnya," papar politisi Jepang lainnya.
Dukungan Nikai sangat besar artinya karena politisi senior Nikai sangat berpengaruh di dalam LDP.
Semua itu masih dalam tanda tanya saat ini karena adanya beberapa kasus di kalangan LDP.
"Jika kita bubarkan parlemen cepat dan mendapat hasil bagus dalam pemilihan majelis rendah, peringkat oposisi di dalam partai akan turun dan kita akan melihat pemilihan ulang pemilihan presiden tanpa pemungutan suara," kata seorang pengurus partai LDP.