Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021) mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein kepada wartawan, menurut video yang diposting di akun Twitter-nya, seperti dilansir Reuters dan Free Malaysia Today, Rabu (21/4/2021).
Menteri luar negeri Malaysia mengatakan pihaknya berharap Myanmar akan menerima perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara untuk mengamati dan membantu negara yang dilanda krisis untuk kembali normal.
"Kami berharap bahwa dengan diskusi yang akan datang di Jakarta, Myanmar akan setuju untuk menerima perwakilan dari pimpinan ASEAN Brunei atau sekretariat ASEAN di Jakarta untuk mengamati dan membantu Myanmar kembali normal," kata Hishammuddin Hussein.
PM Thailand Akan Absen
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Selasa (20/4/2021), tidak akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada 24 April mendatang.
KTT ASEAN itu akan membahas krisis di Myanmar yang diperintah tentara ditetapkan untuk dibahas.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (20/4/2021), Prayuth mengatakan Thailand akan diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Don Pramudwinai, yang juga Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta.
Dijelaskan, negara-negara Asia Tenggara akan membahas krisis di Myanmar pada pertemuan puncak di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021). Beberapa negara memilih untuk mengirim menteri daripada kepala pemerintahan.
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 orang telah berusaha membimbing Myanmar, untuk mencari solusi dari kekacauan berdarah yang dipicu oleh penggulingan militer pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Tetapi prinsip-prinsip konsensus dan non-gangguan ASEAN telah membatasi kemampuan organisasi Asia Tenggara itu untuk mengatasi pandangan berbeda tentang cara menanggapi pembunuhan yang dilakukan militer terhadap ratusan warga sipil.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (21/4/2021), media lokal mengatakan setidaknya enam penduduk desa telah tewas pada hari Selasa (20/4/2021), oleh aparat keamanan junta.
Baca juga: KTT ASEAN Bahas Krisis Myanmar di Tengah Uni Eropa Perluas Sanksi Kepada Junta Militer
Setelah sekretariat ASEAN mengumumkan pertemuan puncak, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia akan diwakili oleh wakilnya, Don Pramudwinai, yang juga Menteri Luar Negeri.
"Beberapa negara lain juga akan mengirim menteri luar negeri mereka," kata Prayuth, mantan kepala tentara yang memimpin kudeta di Thailand pada 2014, kepada wartawan.
Seorang pejabat pemerintah Thailand mengatakan pada hari Sabtu pekan lalu, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing akan hadir ke Jakarta, meskipun pemerintah Myanmar belum berkomentar.
Namun, pada periode pemerintahan militer sebelumnya, Myanmar biasanya telah diwakili pada pertemuan regional oleh perdana menteri atau menteri luar negeri.
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura semuanya telah berusaha memberikan tekanan pada junta.
Thailand, tetangga Myanmar, telah mengatakan "sangat prihatin" tentang peningkatan pertumpahan darah, tetapi ikatan militer yang dekat dan ketakutan akan banjir pengungsi membuat mereka ttidak mungkin melangkah lebih jauh.
Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan Hadir
Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang.
Kehadiran pimpinan kudeta Myanmar yang menyingkirkan pemimpin sah Aung San Suu Kyi dikonfirmasi Thailand seperti dilansir Reuters, Minggu (18/4/2021).
Dijelaskan hal ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak ia merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari.
“Beberapa pemimpin negara dari 10 anggota ASEAN, di antaranya Min Aung Hlaing, menegaskan mereka akan menghadiri pertemuan di Jakarta,” kata juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat.
Myanmar mengalami pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh pemenang pemilu demokrastis, Aung San Suu Kyi.
Aparat keamanan telah menewaskan 728 warga sipil yang menentang pemerintahan hasil kudeta, menurut kelompok aktivis. Mayoritas korban jiwa karena ditembak mati aparat keamanan saat menyuarkan suara protes mereka di jalanan.
Negara-negara tetangga Myanmar telah berusaha mendorong pembicaraan antara junta dan pemerintah yang terguling, tetapi militer telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat.
Juru bicara junta militer tidak menanggapi terkait kabar pemimpin junta militer akan hadir dalam KTT ASEAN di Jakarta.
Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang
Pemerintahan bayangan Myanmar mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengundangnya dalam pembicaraan di Jakarta, pada minggu depan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (19/4/2021), pemerintah bayangan juga meminta para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tidak mengakui rezim junta militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari lalu.
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan pada hari Jumat pekan lalu, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) termasuk di dalamnya Suu Kyi dan para pemimpin aksi protes anti-kudeta dan etnis minoritas.
NUG telah menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah, dan meminta ikut diundang hadir dalam pertemuan ASEAN di Jakarta.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan hadir dalam pertemuan khusus Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 24 April di Jakarta. Itu akan menjadi perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta militer yang mengusir pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Ajakan Min Aung Hlaing untuk pertemuan 10 negara ASEAN telah menarik cemoohan dari para aktivis yang telah mendesak para pemimpin asing untuk tidak secara resmi mengakui junta.
Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri untuk paralel "pemerintah persatuan nasional" - dibentuk pada hari Jumat oleh anggota parlemen yang digulingkan sebagian besar dari partai Aung San Suu Kyi, serta politisi etnis-minoritas - mengatakan ASEAN belum menjangkau mereka.
"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada kantor berita Burma Voice of America.
"Sangat penting bahwa dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati."
Militer Myanmar telah bergerak untuk meredam aksi protes massa terhadap pemerintahannya.
Sejauh ini aksi brutal dan kekerasan aparat keamanan sudah menewaskan sedikitnya 730 orang, menurut kelompok pemantau lokal.
Kerusuhan berlanjut di seluruh negeri pada hari Minggu, dengan para demonstran unjuk rasa di Mandalay, Meiktila, Magway dan Myingyan, menunjukkan dukungan untuk pemerintah persatuan nasional.
Di Palaw, demonstran membawa spanduk bertuliskan: "Diktator militer tidak boleh diizinkan untuk memerintah. Kediktatoran akan dicabut. Dukung pemerintah persatuan nasional."
Demonstran muda juga menggelar aksi unjuk rasa sepeda motor sambil membawa bendera di Hpakant dan Sagaing.
Malam sebelumnya, terjadi bentrokan di kota penghasil permata Mogok, ketika pasukan keamanan menindak para demonstran.
Menurut video yang diverifikasi AFP yang divideokan oleh seorang penduduk, tentara berjongkok di jalan ketika komandan mereka berteriak bahwa dia menginginkan "kematian".
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik memverifikasi dua kematian di Mogok.
Sebagian besar masyarakat Myanmar tetap di bawah jam malam yang diberlakukan tak lama setelah kudeta, berjalan dari jam 8 malam hingga 4 pagi setiap hari.
Akhir hari Sabtu, seorang pemuda ditembak dan dibunuh di kota Kyaukme di negara bagian Shan utara saat mengendarai sepeda motornya selama jam malam.
"Dia ditembak oleh pihak berwenang ketika dia dan teman-temannya yang lain mengendarai sepeda motor sekitar pukul 21.00. Dia ditembak di kepala," kata seorang pekerja penyelamat kepada AFP, menambahkan bahwa pemakamannya akan berlangsung pada hari Minggu.
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke 10 Pejabat Junta Myanmar Dan 2 Perusahaan
Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi terhadap 10 pejabat junta Myanmar dan dua perusahaan yang terkait dengan militer atas kudeta dan tindakan kerasasan berdarah terhadap demonstran.
“Individu-individu itu "semua bertanggung jawab merusak demokrasi dan aturan hukum di Myanmar, dan untuk keputusan represif dan pelanggaran HAM yang serius," demikian pernyataan negara-negara anggota setelah pertemuan virtual para menteri luar negeri Uni Eropa, sepeeri dilansir AFP dan Channel News Asia, Selasa (20/4/2021).
Selain individu, ada dua perusahaan, yakni Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC).
Dua perusahaan itu adalah perusahaan yang "dimiliki dan dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), dan memberikan pendapatan untuk itu".
"Meningkatnya kebrutalan junta militer memiliki konsekuensi yang jelas," cuit kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell setelah memimpin pertemuan para menteri Uni Eropa.
Para diplomat Uni Eropa mengatakan para pejabat yang terkena sanksi sebagian besar adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.
Penambahan mereka membawa jumlahnya menjadi 35 elite junta militer di Myanmar masuk dalam daftar sanksi, yang memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset.
Pernyataan itu mengatakan negara-negara Uni Eropa bersatu dalam "mengutuk tindakan brutal junta militer" dan bertujuan untuk membawa perubahan dalam kepemimpinan junta.
Pesan yang dikirimkan kepada penguasa militer Myanmar, kata mereka, "berlanjut di jalan saat ini hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut dan tidak akan pernah memberikan legitimasi".
AS dan Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada MEC dan MEHL, yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok dan barang-barang konsumsi. Washington telah memukul perusahaan permata negara Myanmar juga.
Myanmar telah mengalami kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, memicu pemberontakan besar-besaran yang junta telah berusaha untuk memadamkannya menggunakan kekuatan mematikan.
Militer telah meningkatkan upaya untuk menghancurkan perbedaan pendapat menyusul demonstrasi massa, dengan setidaknya 737 warga sipil tewas dan jurnalis semakin diserang.(Reuters/Free Malaysia Today/AFP/Channel News Asia)