Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Selasa (20/4/2021), tidak akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin negara ASEAN di Jakarta 24 April mendatang.
KTT ASEAN itu akan membahas krisis di Myanmar.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (20/4/2021), Prayuth mengatakan Thailand akan diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Don Pramudwinai, yang juga Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta.
Sementara Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang.
Baca juga: Bahas Myanmar, KTT ASEAN Akan Diselenggarakan di Jakarta Pekan Ini
Kehadiran pimpinan kudeta Myanmar yang menyingkirkan pemimpin sah Aung San Suu Kyi dikonfirmasi Thailand seperti dilansir Reuters, Minggu (18/4/2021).
Dijelaskan hal ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak ia merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari.
“Beberapa pemimpin negara dari 10 anggota ASEAN, di antaranya Min Aung Hlaing, menegaskan mereka akan menghadiri pertemuan di Jakarta,” kata juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat.
Myanmar mengalami pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh pemenang pemilu demokrastis, Aung San Suu Kyi.
Aparat keamanan telah menewaskan 728 warga sipil yang menentang pemerintahan hasil kudeta, menurut kelompok aktivis. Mayoritas korban jiwa karena ditembak mati aparat keamanan saat menyuarkan suara protes mereka di jalanan.
Negara-negara tetangga Myanmar telah berusaha mendorong pembicaraan antara junta dan pemerintah yang terguling, tetapi militer telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat.
Juru bicara junta militer tidak menanggapi terkait kabar pemimpin junta militer akan hadir dalam KTT ASEAN di Jakarta.
Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang
Pemerintahan bayangan Myanmar mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengundangnya dalam pembicaraan di Jakarta, pada minggu depan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (19/4/2021), pemerintah bayangan juga meminta para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara tidak mengakui rezim junta militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari lalu.
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan pada hari Jumat pekan lalu, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) termasuk di dalamnya Suu Kyi dan para pemimpin aksi protes anti-kudeta dan etnis minoritas.
NUG telah menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah, dan meminta ikut diundang hadir dalam pertemuan ASEAN di Jakarta.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan hadir dalam pertemuan khusus Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 24 April di Jakarta. Itu akan menjadi perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta militer yang mengusir pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Ajakan Min Aung Hlaing untuk pertemuan 10 negara ASEAN telah menarik cemoohan dari para aktivis yang telah mendesak para pemimpin asing untuk tidak secara resmi mengakui junta.
Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri untuk paralel "pemerintah persatuan nasional" - dibentuk pada hari Jumat oleh anggota parlemen yang digulingkan sebagian besar dari partai Aung San Suu Kyi, serta politisi etnis-minoritas - mengatakan ASEAN belum menjangkau mereka.
"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada kantor berita Burma Voice of America.
"Sangat penting bahwa dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati."
Militer Myanmar telah bergerak untuk meredam aksi protes massa terhadap pemerintahannya.
Sejauh ini aksi brutal dan kekerasan aparat keamanan sudah menewaskan sedikitnya 730 orang, menurut kelompok pemantau lokal.
Kerusuhan berlanjut di seluruh negeri pada hari Minggu, dengan para demonstran unjuk rasa di Mandalay, Meiktila, Magway dan Myingyan, menunjukkan dukungan untuk pemerintah persatuan nasional.
Di Palaw, demonstran membawa spanduk bertuliskan: "Diktator militer tidak boleh diizinkan untuk memerintah. Kediktatoran akan dicabut. Dukung pemerintah persatuan nasional."
Demonstran muda juga menggelar aksi unjuk rasa sepeda motor sambil membawa bendera di Hpakant dan Sagaing.
Malam sebelumnya, terjadi bentrokan di kota penghasil permata Mogok, ketika pasukan keamanan menindak para demonstran.
Menurut video yang diverifikasi AFP yang divideokan oleh seorang penduduk, tentara berjongkok di jalan ketika komandan mereka berteriak bahwa dia menginginkan "kematian".
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik memverifikasi dua kematian di Mogok.
Sebagian besar masyarakat Myanmar tetap di bawah jam malam yang diberlakukan tak lama setelah kudeta, berjalan dari jam 8 malam hingga 4 pagi setiap hari.
Akhir hari Sabtu, seorang pemuda ditembak dan dibunuh di kota Kyaukme di negara bagian Shan utara saat mengendarai sepeda motornya selama jam malam.
"Dia ditembak oleh pihak berwenang ketika dia dan teman-temannya yang lain mengendarai sepeda motor sekitar pukul 21.00. Dia ditembak di kepala," kata seorang pekerja penyelamat kepada AFP, menambahkan bahwa pemakamannya akan berlangsung pada hari Minggu.(Reuters/AFP/Channel News Asia/AP)