Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Australia memuji kepemimpinan ASEAN dan kepemimpinan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, dan berkomitmen untuk memberikan bantuan dana sebesar A$5 juta untuk bantuan kemanusiaan, khususnya untuk rakyat Myanmar.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Marise Payne memuji pertemuan yang dilakukan dalam keadaan sulit, dengan mempertemukan pihak-pihak regional untuk bersama-sama membahas krisis di Myanmar.
Marise Payne memuji penyelenggaraan KTT tatap muka yang diselenggarakan Sabtu (26/4/2021) lalu di tengah situasi pandemi, serta menyambut baik lima poin konsensus hasil pertemuan tentang situasi di Myanmar.
“Australia menyambut baik diselenggarakannya Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta kemarin, dan diskusi tentang krisis di Myanmar,” kata Payne lewat surat keterangan dari Kedutaan Besar Australia Jakarta, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Australia Desak 5 Poin Konsensus KTT ASEAN Diterapkan Segera Mungkin untuk Bantu Myanmar
Australia memandang ASEAN sebagai inti dari Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, dan tangguh.
Pertemuan tersebut menurut Payne memiliki peran penting untuk dilakukan dalam memetakan jalan keluar dari krisis saat ini.
Untuk mendukung lima poin konsensus yang disepakati pada pertemuan tersebut, Australia akan memberikan A$5 juta dollar kepada Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Pengendalian Bencana guna menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.
“Sebagai Mitra Dialog pertama ASEAN, kami berkomitmen kuat untuk mendukung upaya ASEAN secara konstruktif, dan kami mendesak penerapan lima poin konsensus segera mungkin,” ujarnya.
5 poin itu diantaranya agar junta militer segera menghentikan kekerasan dan dimulainya dialog membangun di antara semua pihak terkait, dimana utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN
Termasuk diantaranya pemberian bantuan kemanusiaan ASEAN melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan terhadap Pengendalian Bencana, serta kunjungan ke Myanmar oleh Utusan Khusus dan delegasi untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.
Payne menegaskan sejak kudeta 1 Februari, Australia secara konsisten menyerukan rezim militer untuk mengekang diri, menahan diri dari kekerasan, membebaskan semua yang ditahan dan mengambil bagian dalam dialog.
Australia mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terus menerus dan mengerikan terhadap warga sipil di Myanmar, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Kami terus prihatin dengan implikasi dari memburuknya situasi di Myanmar terhadap stabilitas regional,” ujarnya.
Payne mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan mitra regional kami, khususnya ASEAN, untuk meredakan situasi di Myanmar dan mendukung upaya regional menuju penyelesaian masalah.
“Pengaturan kebijakan Australia tentang Myanmar, termasuk opsi sanksi, akan terus ditinjau untuk mendukung rakyat Myanmar,” katanya.