Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Zionis-Israel terhadap rakyat Palestina, beberapa waktu terakhir.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya telah memutuskan akan mengambil lima sikap menanggapi kasus ini. Pertama, PKS mengutuk keras serangan rezim Zionis-Israel yang brutal dan sistematis kepada rakyat Palestina di Gaza.
"Rezim Zionis-Israel terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan pengusiran, perampasan pemukiman secara ilegal, pembunuhan massal, serta pembersihan etnis (ethnic cleansing) kepada warga sipil Palestina, baik warga muslim maupun non-muslim, termasuk kepada anak-anak, perempuan, dan orang tua. Tindakan agresi militer Zionis-Israel juga menghancurkan berbagai sarana ibadah, sekolah, rumah sakit dan gedung milik jurnalis yang meliput secara damai di Gaza Palestina," ujar Syaikhu, dalam konferensi pers, di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/5/2021).
Sikap kedua PKS adalah menolak dengan tegas segala bentuk narasi, wacana publik dan pandangan yang menyatakan bahwa rezim Zionis-Israel memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri (self-defense).
Baca juga: PKS Minta Pemerintah Desak PBB Terjunkan Pasukan Perdamaian ke Palestina
Syaikhu menegaskan rezim Zionis-Israel seolah-olah memposisikan diri sebagai korban yang mengalami serangan, sehingga memiliki hak untuk melancarkan tindakan kekerasan yang jelas-jelas mengarah kepada tindakan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).
Padahal, kata dia, rezim Zionis-Israel terbukti melakukan politik apartheid yakni tindakan persekusi, diskriminasi dan kekerasan kepada bangsa Palestina.
"Kebijakan blokade jalur Gaza juga termasuk kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan dan diakhiri karena telah menghalang-halangi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk korban kekerasan," kata dia.
"Selain itu, kami juga mengajak semua pihak untuk menghormati Masjid Al-Aqsha sebagai tempat suci umat Islam dan situs budaya di bawah pengawasan UNESCO.
Semua pihak wajib menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsha dan memberikan akses bagi umat Muslim untuk bisa beribadah di dalamnya, sebagaimana telah di atur dalam hukum internasional," imbuhnya.
Baca juga: Miliki Darah Palestina, Bella Hadid Ceritakan Silsilah Keluarga
Ketiga, PKS mendukung sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai, merdeka dan berdaulat di bumi Palestina.
Menurut Syaikhu, sikap politik luar negeri tersebut sejalan dengan sikap para pendiri bangsa (founding fathers) serta pembukaan konstitusi UUD NRI 1945 yang dengan tegas menolak segala bentuk penjajajahan di muka bumi, termasuk di bumi Palestina.
PKS mendukung perjuangan diplomasi Pemerintah Indonesia di forum internasional bersama negara-negara muslim yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar dapat membawa tindakan kejahatan kemanusian rezim Zionis Israel ini ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB.
"Kami juga mendorong Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI untuk bersama-sama memperkuat diplomasi Pemerintah Indonesia di forum internasional dengan menggalang dukungan dan solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui kerjasama Inter-Parliamentary Union atau Kerjasama Antar Parlemen Dunia," jelasnya.
Keempat, PKS menyayangkan sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung mendukung tindakan kekerasan rezim Zionis-Israel sebagai legitimasi untuk melakukan pembelaan diri.
Syaikhu mengatakan pihaknya mendesak Pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpin Presiden Joe Biden untuk dapat bersikap konsisten dan adil terhadap hak asasi rakyat Palestina. Bahkan PKS akan berkirim surat kepada Joe Biden.
"Jika memang benar bahwa prinsip multilateralisme, keadilan dan hak asasi manusia adalah doktrin dan landasan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, maka saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk membuktikan keyakinan mereka tersebut melalui kebijakan luar negeri yang adil dan menghormati hak asasi manusia rakyat Palestina.
Baca juga: PBB Minta Deeskalasi Krisis Israel dan Palestina
Terkait hal ini, kami berencana akan mengirimkan Surat Terbuka secara resmi yang ditujukan kepada Presiden Joe Biden pada hari Senin 17 Mei 2021," tegas Syaikhu.
Terakhir, PKS mengajak seluruh elemen bangsa di Indonesia, untuk saling bergandengan tangan mendoakan dan mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai, merdeka dan berdaulat di tanah air mereka sendiri.
Selain itu juga agar terbebas dari segala tindakan kekerasan dan penjajahan dari rezim Zionis-Israel. Syaikhu lantas mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno.
"Presiden Soekarno, Sang Proklamator, pernah mengatakan, 'Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel atas bangsa Palestina!' Atas nama rasa keadilan, kebebasan dan kemanusiaan, Rakyat Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Allahu akbar. Merdeka," katanya.