Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Amandemen Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengungsian, umumnya disetujui minggu lalu dalam pembicaraan amandemen antara pihak yang berkuasa dan pihak oposisi.
Namun oposisi Jepang minta pengungkapan video yang menunjukkan situasi di dalam fasilitas tahanan seorang wanita Sri Lanka yang meninggal 6 Maret 2021 di Nagoya.
Partai oposisi telah mengajukan resolusi untuk memberhentikan Ketua Komite Hukum DPR Hiroshi Moriyama untuk mencegah pemungutan suara.
Dalam keadaan ini, Partai Demokrat Konstitusional, Partai Komunis, dan Partai Demokrat untuk Komite Penanggulangan Parlemen Rakyat bertemu pada Selasa (18/5/2021) pagi untuk menanggapi persetujuan amandemen kecuali jika video tersebut diungkapkan kepada keluarga yang berduka, Wishma Sandamali (33).
Keluarga dan kelompok Sandamali yang mendukungnya juga menuntut jawaban atas kematiannya karena perbedaan telah muncul antara catatan medisnya dan penjelasan yang diberikan oleh petugas fasilitas penahanan Nagoya.
Setelah itu, sekretaris jenderal kedua partai dijadwalkan bertemu, dan partai oposisi berkoordinasi mencabut resolusi untuk memberhentikan ketua panitia bidang hukum yang sudah diserahkan ke DPR.
"Kita harus membuat keputusan berat untuk menormalkan Diet. Usulan untuk memberhentikan ketua berarti bahwa Diet belum dinormalisasi. Sangat disayangkan bahwa kita harus mengambil keputusan berat untuk menormalkan Diet, terutama mengenai penanganan amandemen Kontrol Imigrasi dan Hukum Pengungsi yang baru," ungkap Moriyama.
Ketua Majelis Nasional Partai Demokrat Konstitusional, Jun Azumi, mengatakan kepada wartawan, "Saya pikir tidak apa-apa menilai bahwa amandemen telah ditinggalkan. Jika keputusan partai yang berkuasa sejalan dengan niat kami, saya akan sangat menghargainya. Kalau terjadi demikian kita akan mempertimbangkan untuk mencabut resolusi untuk memberhentikan ketua Komite Urusan Hukum DPR."
Permintaan mengungkap video tersebut karena Kementerian Kehakiman telah menolak berulang kali tuntutan masa lalu untuk merilis video saat Sandamali berada di fasilitas tersebut.
"Kami tidak bisa mengikuti pemungutan suara pada undang-undang dalam keadaan seperti itu," kata Azumi.
Profesor Abe Kohki dari Universitas Meiji Gakuin, seorang ahli hukum internasional, mengatakan akan sulit untuk mendamaikan pandangan PBB dan pemerintah Jepang selama prioritas Tokyo tetap menjaga ketat perbatasan nasional.
Baca juga: Tingkat Tawaran Pekerjaan di Jepang untuk Mahasiswa 96 Persen
"Itulah yang menyebabkan pemerintah Jepang mendeportasi orang asing yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Karena itu, menetapkan batasan yang sangat rendah bagi hak siapa yang harus dilindungi. PBB, di sisi lain, percaya pada perlindungan hak semua manusia, terlepas dari status tempat tinggal mereka dan betapa pentingnya suatu negara memandang kontrol perbatasan," katanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi kekurangan tenaga kerja, Jepang mengatakan ingin lebih terbuka terhadap gagasan keragaman dan multikulturalisme dalam masyarakat.
Tapi Abe mengatakan terlihat bahwa ini hanya terjadi dengan ketentuan pemerintah sendiri, kurang melihat kepentingan tidap manusia.
"Penting bagi pemerintah Jepang untuk menciptakan masyarakat di mana orang hidup berdampingan dengan orang asing dengan cara yang dikelola oleh negara," katanya.
"Dan menurut saya kebijakan pemerintah Jepang ini belum diakui oleh PBB. "
Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.