Baca tanpa iklan
AS bahkan berencana kerja sama dengan Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah di Tepi Barat, wilayah yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.
AS ingin mengurangi kemungkinan akan memperkuat Hamas.
Baca juga: Covid-19 di Griya Melati Bogor Tembus 85 Orang, Kondisi 3 Bayi yang Positif Terus Membaik
Baca juga: Pertengahan Juni Puncak Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca Lebaran, Ketersediaan Oksigen Ditambah
2. Malaysia Didesak Lockdown Penuh
Pemerintah Malaysia terus didesak untuk melakukan penutupan (lockdown) penuh setelah jumlah kasus baru Covid-19 di atas 6.000 selama delapan hari terakhir.
Desakan terbaru disampaikan Sultan Johor Bahru, Sultan Ibrahim Iskandar.
Ia meminta pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan "penutupan penuh" jika jumlah kasus Covid-19 di negara itu terus meningkat.
Sultan Ibrahim merilis pernyataan pada Rabu (26/5) malam, hari yang sama negeri jiran ini melaporkan 7.478 kasus virus baru Corona, yang merupakan kenaikan tertinggi setiap hari dalam infeksi sejak dimulainya pandemi.
Negara ini telah mencatat lebih dari 6.000 kasus baru setiap hari selama delapan hari berturut-turut karena berjuang untuk menahan gelombang ketiga Covid-19.
“Lebih dari 7.400 kasus saja hari ini. Ini menakutkan dan kita membutuhkan hampir semua aspek masyarakat untuk tinggal di rumah untuk memutuskan rantai penularan. Virus itu menyebar melalui pergaulan orang," kata Sultan Ibrahim.
Baca juga: PBNU Angkat Bicara Soal Arab Saudi yang Batasi Penggunaan Toa Masjid: Itu Urusan Budaya
Baca juga: Konjen RI: Belum Ada Keputusan Final dari Pemerintah Arab Saudi Soal Penyelenggaraan Haji 2021
Dia menambahkan bahwa orang Malaysia harus cukup disiplin dan mempraktikkan "penguncian diri" atau berisiko terinfeksi tanpa disadari.
“Oleh karena itu, harus ada disiplin di seluruh jajaran agar semua lapisan masyarakat berkomitmen untuk melakukan lockdown untuk mencegah hal terburuk terjadi pada kita semua. Pemerintah juga harus mempertimbangkan lockdown penuh, jika angka Covid-19 tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, "kata Sultan Ibrahim.
Pemerintah sebelumnya telah menerapkan perintah kontrol pergerakan nasional (MCO) hingga 7 Juni untuk mengekang penyebaran pandemi.
Namun, beberapa orang telah menyatakan frustrasi karena sektor ekonomi masih diizinkan beroperasi.