Junta Myanmar Memulai Persidangan Pertama Aung San Suu Kyi Sejak Kudeta 1 Februari

Pengacaranya, Khin Maung Zaw, menolak tuduhan baru itu (yang bisa membuat Suu Kyi diganjar hukuman penjara yang panjang lagi) sebagai "tidak masuk akal".

"Ada latar belakang politik yang tidak dapat disangkal untuk menjauhkannya dari panggung negara dan mencoreng prestisenya," katanya kepada AFP pekan lalu.

"Itulah salah satu alasan untuk menuntutnya -- untuk menjauhkannya dari tempat kejadian."

"Myanmar telah terjerumus ke dalam "bencana hak asasi manusia" sejak kudeta," kata Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Jumat (11/6/2021), menambahkan bahwa kepemimpinan militer "sangat bertanggung jawab" atas krisis tersebut.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Dukung Guterres Jadi Sekjen PBB untuk Masa Jabatan Kedua

Bachelet juga mengecam penangkapan besar-besaran di negara itu terhadap para aktivis, jurnalis, dan penentang rezim.

Mengutip sumber-sumber yang dapat dipercaya mengatakan setidaknya 4.804 orang masih ditahan secara sewenang-wenang.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan mengutip dugaan kecurangan pemilu dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Suu Kyi.

Junta sebelumnya mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dalam waktu dua tahun, tetapi juga mengancam akan membubarkan NLD.

Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)