Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menunda pembubaran pada sesi Diet biasa yang ditutup pada tanggal 16 Juni lalu.
Masa jabatan anggota DPR (parlemen Jepang) sudah mendekati 21 Oktober, dan kemungkinan besar DPR akan dibubarkan pada paruh pertama September setelah Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo yang berakhir 5 September 2021.
"Pembubaran parlemen kami perkirakan akan dilakukan pertengahan September 2021," papar PM Yoshihide Suga, Kamis (17/6/2021).
Dalam pemilu nasional untuk memilih para anggota parlemen Jepang mendatang, sudah mulai diberlakukan UU Pemungutan Suara Pasien Corona bagi orang yang terpaksa mengurus diri sendiri surat suaranya (surat pasien tertentu) di rumah karena infeksi virus corona atau yang sedang menunggu untuk dikarantina atau ditahan setelah memasuki Jepang.
UU itu disahkan oleh Diet pada tanggal 15 Juni 2021.
Sedangkan pemilihan untuk anggota Majelis (DPRD) Metropolitan Tokyo, akan lakukan pada 4 Juli, dan pemilihan wali kota di beberapa tempat di Jepang.
Sudah hampir satu setengah tahun sejak wabah pertama jenis baru infeksi virus corona di Jepang.
"Jepang telah mengatasi gelombang besar infeksi corona berkali-kali, bahkan dengan penyakit corona, pemilihan tetap diadakan seperti biasa tanpa penundaan atau pembatalan," ungkap seorang politisi Jepang kepada Tribunnews.com, Jumat (18/6/2021).
Namun, ketika infeksi menyebar, ada beberapa kasus di mana tidak mungkin untuk ke luar dalam waktu lama karena penyesuaian rawat inap atau perawatan medis di rumah karena masalah seperti kapasitas rumah sakit penerima.
Bahkan sekarang, ada orang yang menerima perawatan medis di rumah (karantina mandiri), terutama tanpa gejala dan sakit ringan.
Sebagai aturan umum, orang-orang seperti itu tidak boleh keluar, sehingga bahkan jika pemilihan diadakan di daerah tempat tinggal mereka, tetap saja mereka tidak akan dapat memilih.
Namun kini dengan UU yang baru disahkan tersebut, mereka bisa memilihnya dari rumah dan dikirimkan lewat pos surat suaranya.
Di Jepang, ada banyak pendapat negatif tentang pemungutan suara pos agresif seperti di Amerika Serikat, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan masalah ini, yang secara substansial membatasi hak-hak sipil mereka yang tidak dapat keluar, bahkan dalam pemilihan majelis rendah.
Awalnya, RUU ini disepakati terlebih dahulu di dewan parlemen Partai Demokrat Liberal, Komeito, Partai Demokrat Konstitusional, Partai Komunis, Restorasi, dan Partai Demokrat untuk Rakyat dan DPR.
Sementara Partai Demokrat Konstitusional dan Partai Demokrat untuk Rakyat meminta agar kontak dekat juga menjadi sasaran.
Partai yang berkuasa menjawab bahwa akan memakan banyak waktu untuk mengenali kontak dekat dan akan sulit karena operasi pusat kesehatan akan menanggung beban.
Akhirnya disetujui untuk disimpan sebagai tugas masa depan.
Namun, ketika RUU itu diajukan ke DPR, Partai Demokrat Konstitusional dan Komunisme menolak untuk merujuknya ke Pansus Pembentukan Etika Politik dan Perubahan UU Pemilu Jabatan.
Meskipun Partai Demokrat Konstitusional pada awalnya setuju, partai yang berkuasa menentang fakta bahwa periode dari diundangkan undang-undang hingga penegakannya ditetapkan menjadi lima hari.
Hal ini agar partai yang berkuasa dapat melanjutkan "perang terorganisir" menuju pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo.
Baca juga: 6.396 Vaksin Pfizer di Jepang Terbuang Gara-gara Ratusan Freezer Cacat, Presiden EBAC Meminta Maaf
Selain tuduhan serupa, oposisi Partai Komunis, yang menyatakan keprihatinan praktis seperti mengirim tagihan dan surat suara ke kotak surat, memperkuat komposisi partai yang berkuasa dan oposisi.
Selanjutnya, pada sidang paripurna DPR tanggal 8 Juni, bagian yang seharusnya menjadi “pasal” dalam pasal tersebut ternyata menjadi “item”, dan terjadi situasi di mana keputusan tersebut tiba-tiba ditunda.
Biasanya dikirim ke Majelis Tinggi ketika akhir sesi Diet sudah dekat.
Partai Demokrat Konstitusional dan Partai Komunis menentang DPR, tetapi disetujui dan disahkan oleh mayoritas dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 15 Juni.
Ada pengamatan bahwa alasan mengapa partai yang berkuasa dengan tergesa-gesa meloloskan Diet sekarang adalah bahwa itu adalah undang-undang untuk menghubungkan suara bahwa "Saya ingin masuk tetapi saya tidak bisa masuk", terutama dalam peperangan terorganisir.
Karena pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo adalah bencana corona, sulit untuk membaca tren suara mengambang di setiap kubu, dan wajar jika kita ingin menghubungkan suara tetap dari asosiasi pendukung dan organisasi pendukung dengan suara tanpa membocorkan, bahkan satu suara pun akan berdampak psikologi.
Begitu pula dengan pemilihan umum anggota DPR, pada September tahun ini, belum ada jaminan penyakit corona akan benar-benar berakhir dengan pemilihan umum anggota DPR.
"Saya merasa bahwa undang-undang khusus untuk "satu suara yang benar-benar saya inginkan" dari kandidat dan "satu suara yang benar-benar ingin saya berikan" dari para pemilih diperlukan meskipun bentuk yang sempurna itu sulit," tambahnya.
Dalam keadaan darurat, alur pemungutan suara melalui surat.
Undang-undang khusus yang berlaku akan diberlakukan dalam pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo, yang akan diumumkan pada 25 Juni.
Lalu, bagaimana sebenarnya alur voting lewat pos?
Ada tiga langkah untuk memberikan suara melalui surat: (1) meminta surat suara, (2) kedatangan surat suara, dan (3) surat suara.
Dalam kedua kasus, prosedur akan dilakukan melalui surat, bukan melalui telepon atau email.
"Jika Anda seorang rekuperator rumah seperti orang yang sakit ringan atau tanpa gejala terinfeksi corona, atau jika Anda ingin memilih melalui surat setelah memasuki negara tersebut, (1) Anda diminta untuk menahan diri untuk tidak keluar, yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan."
"Kirimkan dokumen yang menunjukkan bahwa Anda telah dikarantina dan ditahan setelah memasuki negara tersebut kepada panitia penyelenggara pemilu di kota, kelurahan, kota, atau desa tempat Anda tinggal, dan mintalah "surat suara" dan "amplop suara" untuk pemilu."
Selanjutnya, (2) panitia penyelenggara pemilu kotamadya akan mengirimkan “surat suara” dan “amplop suara” pemilu kepada pemilih melalui pos berdasarkan permintaan (1) (saat ini belum tentu ada kartu penduduk).
"Anda juga dapat mengirimkannya ke hotel yang terisolasi atau diparkir alih-alih ke rumah Anda," tambahnya.
Kemudian, pemilih akan menulis nama kandidat pada surat suara yang diterima di rumah, memasukkan surat suara ke dalam amplop surat suara yang ditandatangani sendiri, dan mengirimkannya ke panitia penyelenggara pemilihan kota melalui pos.
Hal ini melengkapi surat suara.
Jika benar-benar ingin menggunakan sistem ini untuk memberikan suara, hubungi Komisi Pemilihan yang dibentuk di kota dan jelaskan bahwa kita ingin menggunakan sistem pemungutan suara pos.
Kita harus dapat menjelaskan alur administrasi.
Perlu dicatat bahwa target dari sistem ini hanya mereka yang terkonfirmasi terinfeksi corona dan sedang menjalani perawatan medis di rumah, dan yang disebut kontak dekat tidak ditanggung.
Namun, metode pemungutan suara melalui pos ini tidak selalu universal. Beberapa masalah telah ditunjukkan dalam musyawarah Diet.
Baca juga: 3.123 Perusahaan dan Perguruan Tinggi di Jepang Daftar untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid-19
"Pertama-tama, seperti disebutkan di atas, ada pertanyaan apakah mungkin bagi rekuperator rumah untuk melakukan dua operasi pengiriman pos. Selain saya dapat meminta keluarga saya untuk mempostingnya, jika saya tinggal sendiri, apakah orang dengan penyakit ringan yang memiliki kondisi fisik dapat keluar untuk mempostingnya dua kali?"
Ada 181.523 kotak surat di Jepang (Buku Putih Informasi dan Komunikasi 2017), tetapi tidak selalu dalam jarak berjalan kaki.
Yang kedua adalah jumlah hari untuk mengirim "1,5 kali perjalanan pulang pergi".
Pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo membutuhkan waktu 9 hari sejak pemberitahuan hingga hari pemilihan, dan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan memakan waktu 12 hari, tetapi dalam pemilihan lainnya, mungkin memerlukan waktu paling singkat 5 hari.
"Jika Anda merasa sakit selama masa pemilihan dan dirawat di rumah, ada kemungkinan surat suara tidak akan dikirim tepat waktu. Namun, sekarang sistem pemungutan suara awal begitu marak, dapat dikatakan bahwa pemilu harus dipilih lebih awal terlepas dari hari pemilihan karena virus corona."
Ketiga, ada masalah keadilan dan kesetaraan karena perbedaan tenaga kerja, karena fakta bahwa pemungutan suara awal dan pemungutan suara absen diadakan di fasilitas akomodasi untuk pasien akomodasi.
Partai Komunis berkomentar dalam pertimbangan untuk memastikan kesempatan yang sama untuk memilih, seperti mengatakan bahwa pengasuh rumah juga dapat memilih jika mereka menginap sementara selama pemilihan.
Satu-satunya solusi drastis adalah voting online disediakan oleh Panther Media.
Realisasi pemungutan suara melalui internet akan menjadi kunci untuk memecahkan secara mendasar tumpukan masalah ini.
Baca juga: Jepang Akan Cabut Sebagian Aturan Darurat Covid-19 Di Tokyo, Satu Bulan Sebelum Olimpiade
Meskipun sangat sedikit contoh Internet Voting yang telah direalisasikan di negara lain, Partai Demokrat Konstitusional dan Partai Demokrat untuk Rakyat mengajukan "RUU Promosi Pengenalan Internet Voting" (RUU Promosi Voting Internet) ke DPR tanggal 11 Juni 2021.
Tujuannya untuk akhirnya mewujudkan pemungutan suara internet, dan implementasi awal pemungutan suara internet untuk pemungutan suara di luar negeri dan pemungutan suara untuk pengasuh semalam dan rumah dari pasien Corona baru, pada tahun 2025 Ini bertujuan untuk penegakan skala penuh dalam pemilihan umum anggota Dewan Penasehat.
Untuk mewujudkan voting online, ada masalah verifikasi identitas (pencegahan spoofing), keadilan dan kesetaraan dari sudut pandang kegunaan seperti operabilitas, jaminan keamanan terhadap serangan jahat dan serangan dari negara asing, pemadaman listrik dan kegagalan komunikasi.
Perlu mengatasi berbagai masalah seperti tersebut.
"Meskipun ada gerakan oleh pemerintah daerah seperti Kota Tsukuba di Prefektur Ibaraki dan Kota Machida di Tokyo untuk mewujudkan pemungutan suara online, saya ingin memperhatikan apakah industri pemilu pasca-corona akan mengarah pada reformasi drastis," ujarnya.
Sementara itu beasiswa dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.