Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun mengatakan Jumat (25/6) bahwa Raja hanya dapat bertindak atas saran dari Kabinet.
Pernyataan Jaksa Agung merujuk pada perdebatan sengit mengenai apakah raja memiliki hak memanggil parlemen untuk bersidang.
Idrus Harun berbicara pada hari yang sama saat Otoritas agama di negara bagian Perak mengatakan dalam khutbah Jumat bahwa penguasa kerajaan Melayu berfungsi sebagai check and balance dalam pemerintahan negara.
Tan Sri Idrus mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sejalan dengan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong (Raja) untuk memanggil Parlemen untuk bertemu, berdasarkan saran Kabinet, tanggal pertemuan untuk Majelis Rendah dan Majelis Tinggi juga ditentukan oleh Kabinet."
Dia menambahkan bahwa sidang Parlemen membutuhkan pemberitahuan 28 hari, sebagai tanggapan atas seruan tokoh-tokoh politik bahwa DPR harus berkumpul kembali dalam waktu dua minggu.
Baca juga: UMNO Desak Pemerintah Malaysia Adakan Pertemuan Parlemen, Jika Tidak Dianggap Khianati Raja
Baca juga: Raja Malaysia Serukan Dimulainya Kembali Parlemen Sesegera Mungkin, Jegal Rencana Perdana Menteri
Perdebatan tentang kapan Parlemen harus bertemu telah diperdebatkan dengan hangat sejak Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah, pekan lalu mendesak Parlemen untuk berkumpul kembali sesegera mungkin. Hal ini memberikan tekanan pada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengizinkan Majelis Rendah duduk.
Sultan Abdullah mengatakan hal ini setelah pertemuan khusus para penguasa Melayu untuk membahas krisis politik, kesehatan dan ekonomi Malaysia.
Delapan dari sembilan penguasa negara bagian Melayu dan perwakilan mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa keadaan darurat Malaysia tidak boleh diperpanjang melampaui tanggal 1 Agustus. Penguasa Kelantan tidak hadir dalam pertemuan itu.
Kritikus mengatakan Tan Sri Muhyiddin menunda pertemuan parlemen karena khawatir itu akan membuktikan bahwa dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen.
Parlemen Malaysia terakhir bertemu pada bulan Desember, ketika meloloskan anggaran 2021, dengan sidang ditangguhkan setelah keadaan darurat diumumkan pada pertengahan Januari.
Baca juga: Raja Malaysia Panggil Lebih Banyak Lagi Pemimpin Partai, Diyakini Membahas Parlemen dan Covid-19
Baca juga: Mantan Menteri Tanggapi Rencana Pemulihan Nasional Muhyiddin: Hanya Rencana, Tak Ada Strategi Rinci
Dalam sebuah khotbah selama salat Jumat di Perak, jemaah diberitahu bahwa "penguasa tidak memerintah negara secara langsung tetapi peran mereka adalah untuk memastikan bahwa administrasi negara itu tertib, dapat dipercaya, transparan, dan memiliki integritas."
Khotbahnya tidak biasa karena pihak berwenang biasanya melarang penggunaan mimbar masjid untuk mencampuradukkan masalah agama dan politik.
Raja konstitusional Perak adalah Sultan Nazrin Shah, salah satu penguasa yang menghadiri pertemuan khusus di istana nasional di Kuala Lumpur.
Sementara itu, Ketua Majelis Rendah dan Tinggi mengusulkan agar pertemuan parlemen secara hybrid, secara fisik dan virtual (online ), dapat diadakan pada akhir Agustus atau paling lambat minggu pertama September, setelah persiapan dilakukan.
Majelis Tinggi Malaysia, atau Senat, biasanya bertemu untuk menyetujui undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, Majelis Rendah.
Baca juga: PM Muhyiddin Yassin Yakin Malaysia akan Mencapai Kekebalan Kelompok sesuai Jadwal
Baca juga: Anwar Ibrahim Sebut Pemerintahan Muhyiddin Yassin Kehilangan Dukungan Parlemen, Ini Faktanya
Ketua parlemen Azhar Harun dan presiden Senat Rais Yatim mengatakan pertemuan khusus pada bulan Agustus akan diperlukan untuk memperdebatkan dan menyetujui pertemuan hibrid.
"Pertemuan Parlemen hibrid akan melibatkan kehadiran fisik 26 perwakilan Majelis Rendah untuk memenuhi kuorum Majelis Rendah dan 10 senator Majelis Tinggi, sementara yang lain akan memiliki pilihan apakah akan hadir baik secara fisik atau virtual," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Jumat.
Mereka mengatakan bahwa Muhyiddin telah diberitahu, dan bahwa "kerja sama dan dukungan yang sangat baik" telah diterima.
PM Muhyiddin sebelumnya menyarankan Parlemen hanya dapat bertemu pada bulan September atau Oktober setelah kasus Covid-19 cenderung lebih rendah karena lebih banyak orang Malaysia yang sudah divaksinasi.
Anggota parlemen oposisi telah memperingatkan krisis konstitusional jika pemerintah gagal untuk mengumpulkan kembali legislatif federal dan negara bagian seperti yang didesak oleh penguasa Melayu setelah pertemuan khusus.
Beberapa majelis negara bagian bersiap untuk berkumpul kembali tanpa menunggu Parlemen federal melakukannya. (Tribunnews.com/TST/Hasanah Samhudi)