Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Pemerintah Inggris mencabut pembatasan kegiatan kehidupan sehari-hari terkait pandemi Covid-19 mulai Senin (19/7/2021).
Langkah penghapusan semua pembatasan sosial ini dikecam para ilmuwan dan partai oposisi. Mereka menyebutnya lompatan berbahaya menuju situasi yang tak diketahui.
Selewat pukul 00.00 waktu Inggris, klub malam dibuka kembali dan tempat-tempat dalam ruangan lainnya diizinkan beroperasi dalam kapasitas penuh.
Sementara perintah hukum mencakup pemakaian masker di tempat umum dan kebijakan bekerja dari rumah, dibatalkan.
Para pekerja kunci National Hospital Service (NHS) dibebaskan dari aturan karantina untuk membantu menghindari rumah sakit membatalkan layanan karena kekurangan staf.
Ironisnya, Perdana Menteri Boris Johnson saat ini menjalankan karantina khusus setelah ia berkontak dengan Menteri Kesehatan Sajid Javid yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Lewat rekaman video, Johnson berpidato mendesak masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan segera mengkuti langkah vaksinasi yang kini sudah meliputi dua pertiga warga dewasa.
Johnson membela kebijakan yang dijuluki "hari kebebasan" oleh beberapa media, meskipun para ilmuwan waswas setelah tingkat infeksi harian di Inggris mencapai 50.000.
Angka ini membuntuti urutan Indonesia dan Brasil.
“Jika kita tidak melakukannya sekarang, maka kita membuka peluang masalah di musim gugur, bulan-bulan musim dingin, ketika virus memiliki keuntungan di cuaca dingin,” kata Johnson
“Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita harus bertanya pada diri sendiri, kapan kita akan melakukannya? Jadi ini adalah saat yang tepat, tetapi kami harus melakukannya dengan hati-hati,” imbuhnya.
Jonathan Ashworth, juru bicara oposisi Partai Buruh di bidang kesehatan, menuding pemerintah sembrono.
Ia menggemakan peringatan para ahli yang mengatakan pembukaan kembali kegiatan masyarakat ini membahayakan kesehatan global.
“Kami menentang pembukaan tanpa tindakan pencegahan apa pun,” kata Ashworth kepada televisi BBC, yang secara khusus menyerang rencana pemerintah membebaskan penggunaan masker.