Baca tanpa iklan
"Perusahaan-perusahaan ini membantu memicu krisis opioid yang meningkat di komunitas kami, kematian akibat overdosis di AS pun naik ke rekor tertinggi pada tahun lalu," kata Healey.
Berdasarkan perjanjian terbaru, Johnson & Johnson akan dilarang memproduksi opioid.
Sementara distributornya akan menambahkan sistem baru untuk melacak produk tersebut dan mencegahnya berakhir di tangan yang salah.
Perlu diketahui, negara-negara bagian dapat mulai menerima uang itu pada awal tahun depan, namun penyelesaiannya bergantung pada persetujuan sebagian besar pemerintah negara bagian dan lokal.
Jika mereka ingin mendapatkan uang tuntutan tersebut, maka setidaknya harus ada 48 negara bagian yang bergabung untuk bisa mendapatkan pembayaran penuh, serta 97 hingga 98 persen pemerintah daerah harus setuju untuk membatalkan atau melepaskan tuntutan mereka.
Kendati demikian, negara-negara bagian yang terpukul keras krisis opioid seperti West Virginia dan Washington mungkin akan tetap melanjutkan tuntutan hukum mereka sendiri.
Sidang terkait gugatan negara bagian Washington terhadap 3 distributor yakni McKesson, Cardinal Health dan AmerisourceBergen dijadwalkan akan dimulai pada bulan September mendatang.
Sedangkan sidang terhadap Johnson & Johnson dijadwalkan pada Januari mendatang.
"Penyelesaian itu, terus terang, tidak cukup baik bagi Washington," kata Jaksa Agung negara bagian itu, Bob Ferguson, dalam sebuah pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa bahkan jika lebih dari 300 kota dan kabupaten di Washington bergabung dalam kesepakatan itu, total 527,5 juta dolar AS akan dibayarkan kepada negara bagian itu selama 18 tahun.
"Washington saat ini sedang mencari sejumlah uang 'transformatif' bagi pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengatasi epidemi ini," tegas Ferguson.