News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

China akan Danai Proyek Junta Militer Myanmar, Beda Sikap dari Negara Barat

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

FOTO DOKUMENTASI: Pengunjuk rasa mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari meriam air polisi saat mereka berdemo menentang kudeta militer di Yangon, 9 Februari 2021. Duta Besar Myanmar untuk PBB memperingatkan badan dunia itu tentang laporan pembantaian oleh militer.

"Setelah kudeta 1 Februari, orang-orang dari Burma terus meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung," tambahnya.

Enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan, ekonomi Myanmar runtuh.

Selain itu, sistem kesehatan di negara ini semakin melemah akibat lonjakan kasus virus corona.

Militer Berusaha Melegitimasi Kekuasaan

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar pada Selasa (10/8/2021), mengatakan pemimpin militer tampaknya ingin mengkonsolidasikan kekuasaan setelah 6 bulan kudeta. 

Christine Schraner Burgener mengatakan situasi di Myanmar sangat mengkhawatirkan di tengah gelombang ketiga Covid-19.

Pekan lalu, jenderal senior militer Min Aung Hlaing mengumumkan bahwa dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri.

Panglima militer itu juga berjanji mengadakan pemilihan umum pada 2023.

Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. (Ye Aung THU / AFP)

Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk PBB Dipecat hingga Dapat Beberapa Ancaman dari Junta

Baca juga: Politikus PAN: Pemerintah Indonesia Seolah tidak Berdaya Menolak Kedatangan TKA dari China

Burgener mengatakan, Min Aung Hlaing nampaknya ingin memperkuat kekuasaannya di Myanmar.

Dia juga khawatir partai Aung San Suu Kyi, Liga Demokrasi Nasional (NLD) akan dibubarkan secara paksa.

"Ini adalah upaya untuk mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil," katanya, dikutip dari laman resmi PBB.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini