Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Abdul Kadir Jaelani menegaskan bahwa dalam memahami situasi di Afghanistan maka Indonesia perlu memahami posisi Taliban terhadap terorisme.
Termasuk hubungan Taliban dengan Al-Qaeda dan ISIS sebelum mengambil sikap.
Hal ini disampaikan Dubes Abdul Kadir saat memberikan penjelasan dalam dialog yang diselenggarakan CDCC yang mengangkat isu Taliban dan Rekonsiliasi di Afghanistan pada Jumat (3/9/2021).
“Indonesia perlu mendapatkan potret yang jelas soal siapa Taliban dan hubungannya dengan Al-Qaeda dan ISIS,” ujarnya.
Abdul Kadir menjelaskan dalam sejarahnya Taliban memang memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qaeda, meskipun Taliban tidak memiliki agenda yang bersifat transnasional.
Baca juga: Indonesia akan Gunakan Mesin Diplomasi untuk Melihat Sikap Negara Lain terhadap Taliban
Taliban dijelaskannya tidak identik dengan Al-Qaeda karena Taliban lebih dimotivasi perjuangan lokal terhadap kedudukan asing.
Taliban mengedepankan identitas budaya, menegakkan ketertiban dan keamanan yang tercabik-cabik akibat perang saudara yang terjadi di Afghanistan selama ini.
“Taliban juga merupakan manifestasi perlawanan rural community terhadap urban community, atau perlawanan terhadap gaya hidup masyarakat perkotaan yang menurut mereka terpengaruh oleh budaya barat,” kata Dubes RI.
Visi Taliban diterangkannya berbeda dengan visi Al-Qaeda yang memiliki visi cosmopolitan.
Al-Qaeda disebut selalu membantu upaya perjuangan masyarakat muslim di tingkat global melawan hegemoni barat, namun melalui ideologi terorisme yang itu tidak dibenarkan.
“Jelas Al-Qaeda memiliki ideologi politik yang bersifat transnasional,” ujarnya.
Abdul Kadir mengatakan Taliban saat ini secara resmi menyatakan telah memutuskan keterkaitannya dengan Al-Qaeda.
Meskipun banyak informasi yang menyatakan bahwa secara pribadi hubungan Taliban dengan Al-Qaeda masih terjalin karena ada banyaknya hubungan perkawinan.
Namun, Taliban tidak berhubungan baik dengan ISIS.
Antara ISIS dan Taliban telah berperang sejak tahun 2015, meskipun banyak anggota ISIS di Afghanistan merupakan mantan dari anggota Taliban.
“Taliban dianggap ISIS sebagai rival yang terjebak dalam semangat nasionalisme di Afghanistan dan bertentangan dengan semangat ISIS yang ingin menjadikan sebagian wilayah Afghanistan sebagai bagiannya, seperti yang ada di Irak dan Suriah,” ujarnya.
ISIS juga menolak sikap Taliban yang bersedia berunding dengan Amerika Serikat (AS).
Sejak 10 tahun yang lalu melalui resolusi 1988, PBB secara khusus mengakui komitmen Taliban untuk menolak ideologi terorisme sebagaimana yang dianut Al-Qaeda dan pendukungnya.
Meskipun demikian hingga saat ini Taliban masih termasuk dalam sanksi dewan keamanan PBB yang konsekuensinya masih dilakukan travel ban.
“Oleh karenanya pada tahun 2019, Indonesia sebagai ketua komite sanksi Taliban mengupayakan pengecualian bagi para pejabat Taliban yang akan melakukan perjalanan dalam rangka upaya perdamaian selama beberapa bulan dan dapat diperpanjangan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Saat itu, tokoh-tokoh Taliban berkunjung ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden RI yang menjabat saat itu, yakni Wapres Jusuf Kalla.
Komitmen menolak terorisme juga ditegaskan kembali oleh Taliban dalam perjanjian damainya dengan Amerika Serikat.
“Resiko munculnya ancaman keamanan, khususnya terorisme tentunya ini perlu mendapat perhatian dari banyak negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
“Sejauh ini kami belum memperoleh informasi adanya keterkaitan langsung antara Taliban dan kelompok-kelompok terorisme di Indonesia,”
Abdul Kadir berujar keterkaitan kelompok radikal internasional dan kelompok radikal di Indonesia hanya ditemukan dengan Al-Qaeda dan ISIS.
“Meskipun demikian, kita tidak bisa mengingkari potensi digunakannya kemenangan Taliban sebagai sumber inspirasi bagi kelompok tertentu, meskipun Taliban tidak menjalin hubungan,” ujarnya.
Abdul Kadir Jailani mengatakan Indonesia akan terus memantau perkembangan kepemimpinan Taliban sbelum menetukan sikap.
Indonesia juga akan terus menggunakan mesin diplomasinya di beberapa negara untuk melihat sikap negara-negara lain.
Sejauh ini, menurutnya pemerintah Indonesia belum melihat adanya negara lain yang telah menetapkan sikap formalnya secara pasti soal Taliban.