News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik di Afghanistan

Baru Berkuasa, Pemerintahan Taliban Dikabarkan Pecah Jadi Dua Kubu

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Haibatullah Akhunzada (kiri) dan Mullah Abdul Ghani Baradar.

TRIBUNNEWS.COM, KABUL - Pemerintahan baru Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban kabarnya pecah jadi dua?

Salah satu pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar disebut akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Namun Pemimpin Tertinggi Talibanl lainnya yakni Haibatullah Akhunzada juga disebut-sebut yang akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Dalam dua hari terakhir beberapa media memberitakan kedua orang penting di Taliban ini akan memimpin pemerintahan yang baru.

Kabar mengenai Mullah Abdul Ghani Baradar yang akan memimpin Afghanistan disampaikan oleh tiga sumber berbeda, yang berasal dari internal milisi, seperti diberitakan Reuters  pada Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Pejabat Senior Taliban: Wanita Tidak Dimasukkan ke Pemerintahan Baru Afghanistan

Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, pendiri Taliban lainnya, dan Sher Mohammad Abbas Stanekzai akan menjadi pejabat senior.

Jika kabar itu benar, maka penunjukan Mullah Abdul Ghani Baradar akan mementahkan pernyataan Anamullah Samangani, pejabat di komisi kebudayaan milisi.

Diwartakan India.com. Samangani menyebut Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Pada Kamis (2/9/2021), Samangani menjelaskan konsultasi untuk membentuk pemerintahan sudah dirampungkan, termasuk siapa saja menterinya.

Samangani menyatakan bahwa pemerintahan yang akan mereka bentuk akan menjadi sebuah contoh bagi rakyat Afghanistan.

"Tidak diragukan lagi mengenai sosok Komandan Orang Beriman (Akhunzada). Dia akan memimpin mereka semua," ujar dia.

 Wanita Dikecualikan

Pengumuman pemerintahan baru Afghanistan akan dilakukan pada Jumat (3/9/2021) sore waktu setempat, kata dua sumber Taliban kepada AFP.

Para penguasa baru telah berjanji untuk lebih akomodatif dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001.

Saat itu rezim masih terkenal karena interpretasinya yang brutal dan keras akan hukum Islam, termasuk perlakuan terhadap perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini