Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat prihatin dengan susunan pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin Taliban.
Dilansir BBC, pemerintahan ini seluruhnya beranggotakan laki-laki dan beberapa diantaranya masuk dalam daftar hitam AS.
Kabinet sementara dipimpin Mullah Mohammad Hassan Akhund, sosok yang masuk dalam catatan hitam PBB.
Sementara itu, pejabat Taliban bernama Sirajuddin Haqqani yang menjadi Menteri Dalam Negeri merupakan buronan FBI.
Sirajuddin Haqqani merupakan kepala kelompok militan jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban dan berhubungan dekat dengan Al Qaeda.
Baca juga: PROFIL 7 Pemimpin Taliban yang akan Jalankan Pemerintahan Afghanistan, Mohammad Akhund sebagai PM
Baca juga: Taliban Umumkan Susunan Kabinet, Semua Anggotanya Laki-laki, Ada yang Masuk Daftar Buronan FBI
Kelompok Haqqani disebut ada di balik beberapa serangan mematikan selama 20 tahun perang Afghanistan, salah satunya bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.
Menurut profilnya di FBI, Sirajuddin Haqqani dicari untuk diinterogasi terkait serangan di sebuah hotel di Kabul pada 2008 yang menewaskan 6 orang termasuk satu warga AS.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."
"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (7/9/2021).
Pernyataan dari pemerintah AS ini menyebut, bahwa negaranya akan menilai Taliban dari tindakan dan bukan dari kata-katanya.
Lebih lanjut, pernyataan juga menjelaskan bahwa Washington "memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan warga asing dan Afghanistan yang memiliki dokumen untuk pergi.
"Termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan," jelas pernyataan.
"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain."
"Dunia mengawasi dengan cermat," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.