Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tujuh agenda prioritas jalur keuangan atau finance track akan dibahas saat Presidensi G-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan agenda pertama adalah membahas bagaimana negara-negara G-20 berkoordinasi untuk bisa memulihkan perekonomian.
"Akan dibahas kapan mulai exit policy yaitu pengurangan intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi oleh negara anggota G-20," ujarnya saat konferensi pers, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Siap Selenggarakan Presidensi G20 Tahun 2022, Optimalkan untuk Indonesia
Sri Mulyani berujar exit policy ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara maupun global menjadi lebih sustainable.
"Ini akan menjadi satu isu utama pada pembahasan finance track," tuturnya.
Agenda kedua, isu terkait dampak perekonomian dari pandemi Covid-19.
Terutama terhadap dunia usaha.
"Juga membahas produktivitas dan pemulihan ekonomi," tuturnya.
Agenda ketiga membahas soal central bank digital currency (CDBC).
Agenda keempat terkait sustainable finance atau peran sektor keuangan dalam mendukung agenda-agenda penting di level global.
"Green finance facility, termasuk stimulus dukungan fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan sustainable," ucap Sri Mulyani.
Termasuk akan membahas mengenai digital infrastructure regulation.
Hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment.
Agenda kelima adalah cross border payment yaitu diskusi tentang manfaat optimalisasi digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengatasi potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya.
Agenda keenam inklusi keuangan untuk bersama-sama melakukan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Agenda ketujuh adalah mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle termasuk terkait insentif pajak, digitalisasi perpajakan.
Kemudian praktik penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting (BEPS), transparansi pajak dan kepastian pajak.
"Reformasi perpajakan jadi menu utama," katanya.