Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry memecat kepala jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan kepadanya sebagai tersangka pembunuhan Presiden Jovenel Moise.
Diketahui Presiden Haiti, Jovenel Moise ditembak mati di kediamannya di Kota Port-au-Prince pada 7 Juni oleh sekelompok orang tidak dikenal.
Moise sebelumnya memerintah dengan dekrit selama lebih dari satu tahun setelah Haiti gagal menggelar pemilihan legislatif.
Selama jabatannya itu, presiden berusia 53 tahun tersebut banyak mendapat dorongan untuk mundur.
Kematian Presiden Moise membuat Haiti jatuh dalam krisis konstitusional dan politik yang lebih dalam karena hanya memiliki segelintir pejabat terpilih secara nasional.
Baca juga: Penyalur Bantuan Gempa Haiti Dicegat Kelompok Tak Dikenal hingga Korban Jiwa Naik Jadi 2.207
Baca juga: Biden Dikecam Partai Republik Gara-gara Afghanistan, Demokrat Balik Salahkan Trump
Ariel Henry, merupakan politikus moderat dan ahli bedah syaraf yang dipilih Moise sebagai perdana menteri beberapa hari sebelum kematiannya.
Presiden Moise memilihnya untuk mengurangi ketegangan politik.
Henry sendiri telah berusaha untuk membentuk konsensus baru antara faksi-faksi politik yang berbeda.
Namun perdana menteri ini menghadapi tuduhan yakni menjadi dalang di balik pembunuhan presiden.
Dilansir Reuters, jaksa Bed-Ford Claude mengatakan pekan lalu bahwa catatan telepon menunjukkan Henry dua kali berkomunikasi dengan seorang pria yang diyakini dalang pembunuhan Moise pada malam kejadian.
Adapun tersangka itu merupakan mantan pejabat kementerian kehakiman yang sempat dibela Perdana Menteri Henry di depan umum, dan kini jadi buron.
Henry tidak menanggapi tudingan ini.
Claude kemudian menulis permintaan kepada hakim yang mengawasi penyelidikan kematian Presiden Moise untuk mendakwa Henry sebagai tersangka, pada Selasa lalu.
Dia juga menulis surat kepada layanan migrasi Haiti, dan memerintahkan untuk tidak membiarkan perdana menteri meninggalkan negara.
Kemudian pada Selasa, sebuah surat dari PM Henry kepada Claude tertanggal 13 September 2021 muncul.
Surat itu menyatakan bahwa perdana menteri memecat jaksa Claude karena "kesalahan administrasi yang serius" tanpa menjelaskan secara rinci.
Dalam surat terpisah yang tertanggal 14 September, dia menunjuk Frantz Louis Juste untuk jabatan tersebut.
Belum jelas apakah perintah itu sah, karena konstitusi Haiti 1987 mengamanatkan bahwa jaksa hanya dapat diangkat atau dipecat oleh presiden, posisi yang masih kosong.
Tudingan Kepada PM Henry
Jaksa Claude sebelumnya mengundang PM Henry pada Jumat untuk membahas panggilan telepon dengan tersangka.
Perlu diketahui, jaksa sebenarnya hanya bisa memanggil perdana menteri atas perintah presiden, namun Haiti belum memiliki presiden.
Kantor Perlindungan Warga Haiti pada Sabtu lalu menuntut Henry mundur dan menyerahkan dirinya ke sistem peradilan.
Henry pun menanggapi hal ini dengan menulis cuitan, "tidak ada gangguan, undangan, panggilan, manuver, ancaman, atau tindakan barisan belakang" yang akan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya.
Baca juga: Intelijen AS: Afghanistan Bukan Ancaman Utama Teroris Internasional Bagi Amerika Serikat
Baca juga: Sprinter Asal Afrika Barat Pereira Semedo Dilamar Kekasihnya di Arena Paralimpiade Tokyo Jepang
Perdana Menteri pada Sabtu mengumumkan bahwa kekuatan politik utama Haiti telah mencapai kesepakatan membentuk pemerintahan transisi sampai diadakan pilpres dan referendum.
Perjanjian tersebut membentuk Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Henry.
Sebuah majelis konstituante yang terdiri dari 33 anggota yang ditunjuk oleh lembaga dan organisasi masyarakat sipil, memiliki waktu tiga bulan untuk mempersiapkan konstitusi baru.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)