Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LITHUANIA - Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga membuang telepon seluler (Ponsel) buatan China dan menghindari membeli peranti baru buatan perusahaan elektronik dari negara tersebut.
Rekomendasi ini dikeluarkan setelah Pusat Keamanan Siber Nasional melakukan tes terhadap telepon genggam buatan Xiaomi dan Huawei.
Para peneliti di lembaga ini menemukan ada "alat bawaan di ponsel Xiaomi yang berfungsi untuk menyensor kata-kata tertentu".
Sementara ponsel unit-unit buatan Huawei dianggap "rentan terhadap serangan siber".
"Rekomendasi kami adalah tidak membeli ponsel baru buatan China dan membuang peranti lama yang telah dibeli secepat mungkin," kata Margiris Abukevicius, wakil menteri pertahanan Lithuania.
Baca juga: Polri Masih Cari Ponsel Korban Amalia, Diduga Kuat Dibawa Pelaku
Hasil penelitian
Penelusuran para peneliti di Lithuania memperlihatkan ponsel buatan Xiaomi, Mi 10T 5G memiliki perangkat lunak yang mampu mendeteksi dan menyensor istilah-istilah tertentu seperti "bebaskan Tibet", "hidup Taiwan merdeka", dan "gerakan demokrasi".
Para peneliti dalam laporan mereka mengatakan setidaknya ada 449 istilah yang bisa disensor oleh sistem ponsel Xiaomi, termasuk di peramban internet.
Di Eropa, kemampuan deteksi dan sensor ini dimatikan namun para peneliti mengeklaim bahwa fitur ini bisa diaktifkan dari jarah jauh kapan saja.
Ditemukan pula bahwa peranti Xiaomi memindahkan data penggunaan ponsel yang terenkripsi ke server di Singapura.
"Ini penting [untuk diketahui] tak hanya bagi Lithuania, tapi juga semua negara yang menggunakan peralatan [buatan] Xiaomi," kata Pusat Keamanan Siber Nasional.
Popularitas pnsel buatan Xiaomi meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena harganya yang terjangkau, membuat penerimaan pada kuartal kedua tahun ini naik 64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bagaimana respons Xiaomi?
Xiaomi Corp. menyatakan bahwa gawai mereka tidak menyensor komunikasi para pengguna seperti yang diklaim pemerintah Lithuania.
"Xiaomi belum pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku personal para pengguna ponsel pintar kami, seperti saat melakukan pencarian, menelpon, mengunjungi laman atau menggunakan piranti komunikasi pihak ketiga," demikian pernyataan juru bicara Xiaomi kepada Reuters pada Rabu (22/9/2021).
"Xiaomi sepenuhnya menghormati dan melindungi hak-hak yang sah semua pengguna," lanjutnya.
Mengenai tudingan memindahkan data penggunaan ponsel terenskripsi ke Singapura, yang melanggar regulasi data Eropa, Xiaomi merespons bahwa "mereka mematuhi Regulasi Proteksi Data Umum Uni Eropa."
Ponsel P40 5G buatan Huawei dikatakan membuat penggunanya rentan 'menjadi korban serangan siber'.
Laporan yang disusun Pusat Keamanan Siber Nasional juga menggarisbawahi cacat atau kelemahan pada ponsel buatan Huawei, P40 5G, yang dikatakan membuat penggunanya "rentan menjadi korban serangan siber".
Para peneliti lembaga ini mengatakan aplikasi toko resmi Huawei, AppGallery, "mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga di mana beberapa aplikasi yang dijual mengandung virus atau program jahat".
Seorang juru bicara Huawei kepada BBC mengatakan mereka terikat dengan hukum dan peraturan di negara-negara tempat mereka menjual produk dan juga memprioritaskan keamanan siber dan juga privasi.
Ia mengatakan data "tak pernah diproses di luar peranti Huawei".
"AppGallery hanya mengumpulkan dan memproses data seperlunya untuk memungkinkan pengguna melakukan pencarian, menginstal, dan mengatur aplikasi pihak ketiga prinsip ini sama dengan toko-toko aplikasi lain mana pun," kata juru bicara Huawei.
Ia menambahkan Huawei melakukan pengecekan keamanan secara berkala untuk "memastikan pengguna hanya mengunduh aplikasi yang aman".
Para peneliti di Pusat Keamanan Siber Nasional juga mengetes unit buatan OnePlus namun tidak menemukan masalah.
Laporan ini dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Lithuania dan China.
Bulan lalu, China mendesak Lithuania mencopot duta besar mereka di Beijing dan mengatakan mereka akan menarik dubes mereka di Vilnius.
Ketegangan berawal ketika Taiwan mengumumkan perubahan nama kedutaan mereka di Lithuania, yang sekarang disebut Kantor Perwakilan Taiwan.
Kantor kedutaan Taiwan lain di Eropa dan Amerika Serikat tidak menggunakan nama Taiwan tapi memakai nama ibu kota Taipei.
Pemerintah China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka.