Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pihak oposisi pemerintah Chili meluncurkan proses pemakzulan terhadap Presiden Sebastián Piñera terkait dugaan penyimpangan penjualan perusahaan tambang.
Dugaan itu terkuak setelah terungkap dalam Pandora Papers.
The Guardian melaporkan, anggota parlemen menyebut sudah menjadi "tugas etis" untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas dugaan penyimpangan dalam keterlibatannya dalam proyek Dominga yang kontroversial.
Awal bulan Oktober 2021, kantor kejaksaan Chili mengatakan akan membuka penyelidikan atas kemungkinan tuduhan korupsi terkait penyuapan dan pelanggaran pajak penjualan, yang dilakukan di Kepulauan Virgin Britania Raya.
Baca juga: Konstitusi Baru di Chili: Negara Diminta Tanggung Ongkos Kerusakan Lingkungan
Baca juga: Presiden Chili Didenda 3.500 Dolar AS Usai Selfie Tanpa Masker dengan Orang Asing
Pandora Papers, kumpulan data "offshore" terbesar yang bocor dalam sejarah, mengungkapkan detail baru dari kesepakatan penambangan tersebut.
Keluarga Piñera disebut menjual saham mereka di proyek tambang Dominga pada tahun 2010 kepada teman dekat dan mitra bisnisnya, Carlos Alberto Délano.
Dilansir LA Times, investigasi Pandora Papers menemukan bukti yang menunjukkan bahwa angsuran pembayaran ketiga berisi ketentuan yang mengharuskan pemerintah tidak memperkuat perlindungan lingkungan di wilayah yang diusulkan untuk penambangan di utara Chili.
Anggota parlemen sayap kiri Jaime Naranjo, salah satu pendorong proses pemakzulan, mengatakan Piñera telah "secara terbuka melanggar konstitusi, yang secara serius mengorbankan kehormatan bangsa".
Pinera, yang kekayaannya mencapai $2,5 miliar menurut majalah Forbes, telah menyangkal tuduhan itu.
Ia berpendapat bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan dalam kesepakatan tambang itu.
Langkah terdekat untuk memakzulkan presiden dapat dilakukan di kongres sebelum putaran pertama pemilihan umum Chili pada 21 November.
Jika disetujui oleh majelis rendah, usulan pemakzulan naik ke senat.
Piñera akan dicopot jabatannya jika mayoritas dua pertiga senat setuju.
Status Darurat di 4 Provinsi