Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta militer Myanmar membebaskan tahanan politik.
Biden dan Jokowi juga menuntut Myanmar untuk menghentikan semua kekerasan.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan di sela-sela konferensi perubahan iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, seperti dilaporkan Al Jazeera.
Jokowi dan Biden menyatakan keprihatinan tentang kudeta di Burma dan setuju militer Burma harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan menyediakan kembalinya demokrasi dengan cepat.
Selanjutnya, Biden juga menyatakan dukungan untuk posisi ASEAN pada pemerintah militer Myanmar, yang bulan lalu memboikot pertemuan puncak kelompok regional Asia Tenggara setelah ketuanya dilarang dari acara virtual tersebut.
Baca juga: ASEAN Tegaskan Myanmar Bagian dari Keluarga, Tapi Akan Desak Junta Dialog
Baca juga: Bertemu Joe Biden, Presiden Jokowi Ajak AS Investasi di Bidang Ekosistem Mobil Listrik hingga EBT
Myanmar telah terperosok dalam kekerasan dan kerusuhan sipil sejak kudeta militer merebut kekuasaan pada Februari.
Menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh pemantau hak, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), setidaknya ada 1.229 orang tewas sejak kudeta, sementara lebih dari 9.500 telah ditangkap.
Para pengunjuk rasa juga menghadapi pemukulan dan penangkapan; menurut laporan, setidaknya 131 yang meninggal disiksa sampai mati.
Kekerasan antara militer dan kelompok pemberontak etnis juga meletus, memaksa puluhan ribu orang mengungsi di dalam negeri atau melintasi perbatasan ke Thailand.
Sebelumnya pada hari Senin (1/11/2021), pemerintahan Biden menyambut misi pribadi ke Myanmar oleh mantan duta besar AS untuk PBB, Bill Richardson, sebagai cara yang mungkin untuk membantu mempercepat akses kemanusiaan ke negara itu.
Departemen Luar Negeri mengatakan Richardson melakukan perjalanan sendiri tetapi berharap dia dapat membantu meyakinkan para pemimpin Myanmar untuk mengizinkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk pandemi virus corona dan kebutuhan mendesak lainnya.
“Gubernur Richardson memiliki pengalaman luas dalam menangani masalah kemanusiaan,” kata departemen itu.
“Meskipun ini bukan upaya yang disponsori oleh, atau atas nama, pemerintah Amerika Serikat, kami berharap perjalanannya berkontribusi pada peningkatan akses kemanusiaan.”
“Kebutuhan kemanusiaan dan kesehatan di Burma sangat luar biasa,” imbuhnya.
Departemen juga mengatakan telah berupaya meminta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan.
“Kami terus menyerukan rezim militer untuk menghentikan kekerasannya, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan keselamatan pekerja kesehatan dan kemanusiaan,” katanya.
Mantan utusan PBB dan gubernur New Mexico mengumumkan pada hari Minggu (31/10/2021) bahwa ia sedang menuju ke Myanmar dalam kunjungan yang akan fokus mengatasi pandemi.
“Di saat-saat krisis dan ketidakstabilan seperti ini, kita harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Richardson mengatakan, memiliki sejarah panjang keterlibatan di Myanmar tetapi tidak menyebutkan kudeta dalam pengumuman perjalanannya atau merinci siapa yang dia rencanakan untuk bertemu saat berada di sana.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengetahui misi tersebut, kata juru bicara Richardson Madeleine Mahony.
Mahony menolak mengatakan apakah Richardson juga akan bekerja untuk pembebasan jurnalis Amerika Danny Fenster yang telah dipenjara di Myanmar sejak 24 Mei.
Fenster ditahan di Bandara Internasional Yangon saat hendak naik pesawat ke AS.
Dia adalah redaktur pelaksana Frontier Myanmar, sebuah majalah online yang berbasis di Yangon, kota terbesar Myanmar.
Baca juga: Biden Negatif Covid-19, Usai Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki Terinfeksi Virus Corona
Baca juga: Bertemu Joe Biden di Glasgow, Jokowi Ajak Amerika Serikat Inves di Energi Terbarukan
Fenster didakwa dengan hasutan karena diduga menyebarkan informasi palsu atau menghasut.
Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.
Richardson terakhir mengunjungi Myanmar pada 2018 untuk memberi nasihat tentang krisis Rohingya.
Dia akhirnya keluar dari panel internasional yang dibentuk untuk mengerjakan temuan dari komisi sebelumnya setelah angkatan bersenjata dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine barat.
Namun, Myanmar telah membantah tuduhan tersebut.
(Tribunnews.com/Yurika)