Baca tanpa iklan
“Saya pikir dia tidak berpeluang untuk memenangkan pemilihan ini, saya pikir ia juga menyadari ia tidak memiliki peluang,” tambah Fraihat.
Baca juga: Prancis Buka Kembali Kedutaannya di Libya setelah Ditutup 7 Tahun
Baca juga: Libya Hadapi Potensi Bencana Lebih Dahsyat Ketimbang Ledakan di Beirut
Dua kandidat terkenal lainnya, Ali Zeidan dan Nouri Abusahmain, juga dikeluarkan.
Pemilihan presiden Libya ini dianggap sebagai momen penting dalam proses perdamaian yang didukung PBB untuk mengakhiri satu dekade kekacauan kekerasan yang telah menarik kekuatan regional sejak pemberontakan yang didukung NATO terhadap Muammar Khaddafi pada 2011.
Era Khaddafi masih dikenang banyak orang Libya sebagai salah satu otokrasi yang keras.
Perselisihan mengenai aturan pemilu, termasuk dasar hukum pemungutan suara 24 Desember dan siapa yang berhak mencalonkan diri, mengancam akan menggagalkan proses perdamaian yang didukung internasional yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan.
Beberapa kandidat lain yang awalnya disetujui oleh komisi juga dituduh melakukan kemungkinan pelanggaran oleh saingan politik.
Baca juga: AS Serukan Penarikan Pasukan Rusia dan Turki dari Libya, setelah Langgar Batas Waktu yang Ditentukan
Baca juga: Rakyat Libya Mengeluh Soal Kurangnya Bantuan untuk Penanganan Covid-19
Perdana Menteri Sementara Abdul Hamid Dbeibah berjanji untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden sebagai syarat mempertahankan posisinya saat ini.
Ia juga tidak akan mundur darinya tiga bulan sebelum pemungutan suara seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang pemilihan.
Kandidat terkemuka lainnya, komandan militer pemberontak yang berbasis di timur Khalifa Haftar, dikatakan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga memungkinkan ia didiskualifikasi.
Banyak warga Libya juga menuduhnya melakukan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan 2019-20 di Tripoli.
Haftar menyangkal kejahatan perang dan mengatakan dia bukan warga negara AS.
Baca juga: Erdogan Siap Kirim Pasukan ke Libya untuk Perkuat Kerjasama Militer
Utusan PBB untuk Libya Jan Kubis, yang mengundurkan diri dari jabatannya, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu kemarin bahwa peradilan Libya akan membuat keputusan akhir tentang aturan dan apakah kandidat memenuhi syarat.
Kubis mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Rabu bahwa dia akan tetap menjabat sampai setelah pemilihan bulan depan. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)