Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) telah melakukan Pertemuan Pleno Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) yang merupakan forum tahunan di mana Pemerintah Indonesia dan Badan-Badan PBB di Indonesia.
Tujuannya dapat duduk bersama untuk membahas kerja sama dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Kami percaya bahwa kemitraan yang lebih kuat antara Indonesia dan PBB, diperlukan lebih dari sebelumnya, untuk bersama mengatasi dampak besar pandemi ini," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu pada Pertemuan Pleno ke-6 Forum Konsultasi Indonesia-PBB, Kamis (25/11/2021).
Pertemuan Pleno ke-6 IUNCF ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia selaku Ketua-Bersama Pertemuan.
Pertemuan juga diikuti oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Indonesia.
Antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Perwakilan Badan PBB di Indonesia, antara lain UNDP, UNODC, FAO, UNHCR, UNIDO, ITU, dan UNWOMEN.
Pada tahun 2021, IUNCF telah membahas sejumlah isu kerja sama dalam 2 Working Group (WG).
Baca juga: PBB Peringatkan Krisis Kemanusiaan Parah di Afganistan
WG 1 fokus pada pengembangan dan implementasi Program Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia.
Sementara WG 2 telah membahas mengenai perkembangan negosiasi Host Country Agreement dan beberapa isu administrasi.
Di dalam Pleno ke-6 ini dilaksanakan diskusi tematik mengenai Dukungan terhadap Keketuaan Indonesia di G20.
Tema dari Keketuaan Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger”, menggambarkan kebutuhan dunia saat ini akan pemulihan kolektif dari pandemi.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menegaskan komitmen PBB untuk mendukung Presidensi Indonesia pada G20 demi pemulihan global pasca pandemi secara kolektif, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
"PBB juga mengharapkan Keketuaan Indonesia akan membawa dampak positif untuk negara-negara di luar G20," ujar Dirjen.