Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perusahaan farmasi Inggris baru saja mengajukan permohonan permintaan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk mengizinkan penggunaan domestik "obat aborsi oral" yang memungkinkan aborsi dengan obat-obatan tanpa perawatan bedah.
Jika disetujui, ini akan menjadi obat aborsi oral pertama di Jepang dan akan memberikan pilihan bebas operasi.
Permohonan persetujuan dibuat untuk "Mifepristone" dan "Misoprostol", yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Inggris "Rhein Pharma".
Apabila minum obat ini dapat melakukan aborsi dengan obat-obatan tanpa perawatan bedah.
"Perusahaan farmasi Inggris 22 Desember lalu mengajukan permohonan agar obat aborsinya dapat disahkan di Jepang," papar sumber Tribunnews.com di Kementerian Kesehatan Jepang, Kamis (23/12/2021).
Menurut Rhein Pharma dan lain-lain, mereka mengambil kedua obat ini secara berurutan untuk menghentikan kelanjutan kehamilan.
Dan dari penelitian yang ada, menyebabkan 93 persen pasien dapat menyelesaikan aborsi dalam waktu 24 jam dengan obat saja.
Delapan sisanya (7 persen) memiliki beberapa yang tersisa di tubuh yang memerlukan intervensi bedah atau tidak dikeluarkan tepat waktu.
Selain itu, sekitar 60 persen atau 71 orang mengeluhkan gejala seperti sakit perut dan muntah-muntah, 45 di antaranya dinilai memiliki efek samping obat, dan satu orang mengalami gejala berat seperti demam dan anemia karena pendarahan.
Obat ini telah disetujui di luar negeri di lebih dari 80 negara dan wilayah dan direkomendasikan oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai obat yang aman dan efektif.
Selain itu, ada suara dari kelompok perempuan dan tenaga medis bahwa hal itu akan mengurangi beban fisik dan mental karena lebih murah daripada biaya operasi aborsi dini di Jepang dan beban tubuh yang ringan.
Biaya operasi aborsi di Jepang biasanya sekitar 200.000 yen dan tanpa rawat inap, pasien bisa langsung pulang ke rumah.
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang diharapkan meninjau kemanjuran dan keamanannya dalam tahun depan.